KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) KEMENTERIAN SOSIAL RI

      

DASAR HUKUM

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

2.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

4.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

5.    PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

6.    Permensos  No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

7.    Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang  Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

8.    SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH

9.    Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri )

PENGERTIAN PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah

program pemberian bantuan sosial bersyarat

kepada keluarga dan/atau seseorang  miskin dan rentan

yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin

diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

TUJUAN PROGRAM:

1.    Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial;

2.    Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

3.    Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

4.    Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

5.    mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

SYARAT KEPESERTAAN PKH

•          Komponen Kesehatan

•          Ibu Hamil/Nifas

•          Anak usia di bawah 6 tahun

•          Komponen Pendidikan

•          SD

•          SMP

•          SMA

•          Komponen Kesejahteraan Sosial

•          Diutamakan

•          Disabilitas Berat

•          Lanjut Usia mulai dari 60 tahun

Hak KPM PKH

Bantuan Sosial PKH

Pendampingan PKH

Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial

Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban KPM PKH

Ibu hamil/nifas

•       Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.

•       Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes.

•       Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.

Usia 0-11 bulan :

•       Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.

Usia 6-11 bulan :

•        Mendapat suplemen vit A

  

BALITA

•     Usia 1-5 tahun :

 imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun

•     Usia 5-6 tahun :

Pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun

•     Usia 6 – 7 tahun:

Timbang badan di faskes minimal 2 kali dalam setahun

ANAK SEKOLAH

Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD. SMP. SLTA) :

•  Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan

•  Minimal 85 % kehadiran dikelas

Disabilitas Berat:

1.       Pemeliharaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.

2.       Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care)

Lansia 60 tahun ke atas:

1.       Pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.

2.       Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care)

Lansia 60 tahun ke atas:

1.    Pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.

2.    Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care)

INDONESIA SEJAHTERA

ANAK INDONESIA SEHAT DAN PINTAR