BPK Minta Kemensos Selidiki Data Penerima Bansos Rp6,9 T dalam 4 Hari: Tidak Boleh Libur

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan dirinya telah mengundang pihak Kementerian Sosial (Kemensos) pada Rabu (25/5/2022) untuk menjelaskan poin-poin temuan BPK terkait dana bansos yang diduga salah sasaran hingga berpotensi rugikan negara sebesar Rp6,93 triliun. 

Dia meminta Kemensos untuk menindaklanjuti temuan tersebut dalam waktu empat hari bersama tim dari BPK.

"Jadi ini tidak boleh libur, mulai besok sampai hari Minggu, karena Senin saya harus mengambil keputusan untuk opini Kemensos," kata Achsanul dalam wawancara di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (25/5/2022). 

Dia menjelaskan, sebanyak Rp5,5 triliun dana disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Jadi dari Rp120 triliun bansos, kami akan lakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS," kata Achsanul. 

BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp5,5 triliun tersebut. 

" Mereka (Kemensos -red) harus input (nama -red) orang-orang ini, kemudian kami (BPK) uji, atau minimal harus ada yang bertanggung jawab," kata Achsanul.

Menurut Achsanul, ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.

Selain itu, praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos juga ditekankan oleh Achsanul. 

Menurutnya, tindakan tersebut sangat merusak DTKS.

"Diperlukan updating data yang valid dari kelurahan dari tim yang di bawah untuk disampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) kemudian Dinsos mengupdate ini ke Kemensos," terang Achsanul. 

Dia menjelaskan, Kemensos harus memberikan DTKS dan bukti-bukti pemberian bansos kepada BPK.

Achsanul menambahkan, tim BPK dan Kemensos akan mulai menguji data penerima bansos, mulai dari daerah Jabodetabek pada Kamis besok (26/5). 

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 Telah Dibuka, Segera Daftar di www.prakerja.go.id

Berikut cara daftar Kartu Prakerja Gelombang 30 di www.prakerja.go.id.

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 telah dibuka pada Sabtu (21/5/2022).

Hal tersebut diumumkan melalui akun resmi Instagram Kartu Prakerja, @prakerja.go.id.

"Yuk kita lanjutin ke Gelombang 30! Sekaligus reminder untuk sobat-sobat yang belum menyelesaikan proses pendaftaran, silahkan melanjutkan proses sebagaimana mestinya sehingga ketika pembukaan gelombang dilakukan, bisa langsung Klik Gabung Gelombang"  tulisnya. 

Oleh karena itu, peserta dapat mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 30 di laman www.prakerja.go.id.

Bagi calon penerima Kartu Prakerja yang belum memiliki akun, bisa daftar melalui laman web prakerja.go.id.

Dikutip dari prakerja.go.id, Berikut cara daftar akun Kartu Prakerja:

1. Buka laman web prakerja.go.id

2. Masukkan email dan password

3. Lalu klik Daftar

4. Cek email untuk melakukan verifikasi

5. Jika pendaftaran berhasil, maka akan muncul "Selamat! Email kamu sudah berhasil terverifikasi di platfform Kartu Prakerja"

6. Kemudian, isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir pada halaman Verifikasi KTP & KK, lalu klik Lanjut. 

7.Lalu, lengkapi data diri Anda

8. Setelah itu, unggah foto KTP Anda

9. Saat mengunggah foto KTP, perhatikan ketentuan yang tercantum agar proses verifikasi e-KTP

10. Pastikan foto yang diambil langsung dari kamera HP

11. Jika sudah selesai,12. Kemudian, masukkan kode OTP yang telah dikirim via sms ke no. HP Anda lakukan verifikasi nomor HP. 

13. Setelah itu klik kirim OTP.

14. Selanjutnya, isi Pernyataan Pendaftar yang telah disediakan

15. Jika sudah selesai, klik Oke

16. Berikutnya, Anda wajib melakukan Tes Motivasi & Kemampuan Dasar. 

17. Setelah itu, klik Mulai Tes

18. Lalu, pilih Gelombang yang sesuai dengan domisili dan klik Gabung

19. Selanjutnya akan muncul konfirmasi pilihan Gelombang Anda, bila sudah sesuai, klik Gabung.

20. Kemudian terdapat pernyataan Persetujuan Prakerja. Untuk menyelesaikan pendaftaran, klik Saya Menyetujui.

21. Pendaftaran telah selesai. 

Dikutip dari Instagram @prakerja.go.id, bagi akunnya yang sudah terverifikasi, berikut proses yang dilakukan:

1. Buka laman prakerja.go.id.

2. Siapkan nomor Kartu Keluarga dan NIK.

3. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar.

4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online.

5. Klik “Gabung” pada Gelombang yang sedang dibuka.

6. Tunggu pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang di dashboard.

Namun, terdapat beberapa masyarakat yang tidak lolos dalam seleksi Kartu Prakerja

Dikutip dari Instagram @prakerja.go.id, perhatikan hal-hal berikut agar Anda lolos seleksi Kartu Prakerja:

1. Pastikan Anda memenuhi syarat daftar Kartu Prakerja

- WNI berusia minimal 18 tahun

- Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

- Tidak menyandang status sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota POLRI, Kepada Desa dan perangkat Desa, Direksi Komisaris, Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah seperti Bansos Kemensos (DTKS), penerima BSU, BPUM atau penerima kartu prakerja sebelumnya.

- Penerima Kartu Prakerja maksimal 2 NIK dalam 1 Kartu Keluarga.

2. Pastikan Anda mendaftar menggunakan e-mail dan nomor handphone yang aktif

3. Pastikan data yang dimasukkan telah sesuai dengan Dukcapil

4. Upload foto KTP langsung dari kamera HP

5. Saat verifikasi foto wajah, lakukan swafoto menggunakan kamera HP

- Pastikan wajah terlihat dengan jelas dan dengan pencahayaan yang cukup

- Pastikan wajah memenuhi 80 % dari frame foto (close-up)

- Pastikan tidak menggunakan aksesori seperti topi, kacamata, dll

- Foto yang diambl tidak disertai foto KTP

- Izinkan akses lokasi dengan tap tombol allow saat notifikasi muncul. 

Sumber: https://m.tribunnews.com/nasional/2022/05/21/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-30-telah-dibuka-segera-daftar-di-wwwprakerjagoid?page=4

Cara Cek Penerima Dana Bantuan PIP untuk Anak Sekolah, Akses Laman pip.kemdikbud.go.id

 

Cara Cek Penerima Dana Bantuan PIP untuk Anak Sekolah, Akses Laman pip.kemdikbud.go.id

Berikut ini cara cek bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak sekolah.

Bantuan PIP untuk anak sekolah sudah mulai bisa dicairkan.

Bagi siswa yang sudah diminta mencairkan dana PIP, akan diberi surat keterangan sebagai penerima PIP dari sekolah.

Surat tersebut menjadi syarat untuk mencairkan dana PIP ke bank. 

Dikutip dari indonesiapintar.kemdikbud.go.id, PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Besaran Bantuan

- SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450 ribu/tahun;

- SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750 ribu/tahun

- SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp 1 juta/tahun.

Cara Cek Penerima PIP

Sebelum mengecek penerima PIP, siswa perlu menyiapkan beberapa hal, yakni NISN, nama ibu kandung, serta tanggal lahir.

Setelah itu, berikut ini caranya:

1. Akses laman pip.kemdikbud.go.id

2. Masukkan NISN, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung untuk login;

3. Klik "Cek Data";

4. Akan tertera nama siswa, nama sekolah, tempat tinggal, dan bank penyalur apabila kamu menerima dana PIP.

Sasaran Penerima PIP

- Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

- Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus;

- Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pelayaran, dan Kemaritiman.

Siswa akan menerima besaran bantuan yang berbeda sesuai jenjang pendidikan. 

Sumber by https://m.tribunnews.com/nasional/2022/04/19/cara-cek-penerima-dana-bantuan-pip-untuk-anak-sekolah-akses-laman-pipkemdikbudgoid?page=2

Risma Ingin Alihkan Dana Bansos Usia Produktif

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya ingin dana bantuan sosial untuk usia produktif dialihkan. Sebab, jumlah penerimanya mencapai empat juta.

Wanita yang akrab disapa Risma itu menyebut dari empat juta penerima bansos, rata-rata berusia di bawah 30 tahun. Usia yang menurutnya masih masuk ke dalam kategori muda.

Ia ingin kelompok tersebut tak lagi menerima bansos, melainkan diikutsertakan dalam program pemberdayaan kelompok rentan. 

"Yang rentan ini adalah yang anak anak muda yang masuk di data kita. Ada usianya 23 tahun, banyak sekali di bawah 30 tahun. Empat juta sekian jumlahnya," kata Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu. 

"Ini yang akan kita harapkan bisa keluar dengan pemberdayaan ini. Namanya pemberdayaan kelompok rentan," imbuhnya.

Risma berkata, nantinya kelompok muda itu akan diberi modal. Sehingga, tak bergantung kepada bantuan pemerintah. Apa lagi, kata dia, kelompok muda masih kuat secara fisik.

"Jadi dia masih kuat secara fisik tapi dia menerima bansos gitu. Jadi ada yang 23 tahun, anak 5. Jadi ini yang akan kita keluarkan supaya dia tidak menerima bansos," ucapnya. 

Risma mengaku butuh waktu paling tidak enam bulan untuk mengeluarkan kelompok usia produktif itu dari data program bantuan sosial. Sebab ada beberapa tahap yang harus dilakukan.

"[Jika] saya diberikan waktu enam bulan sampai akhir tahun, saya keluarkan yang mudi-mudi tadi," ujar dia. 

percepatan pencairan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

 

Hari ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Senin (21/02).

Tujuan kunker kali ini adalah untuk melakukan percepatan pencairan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan meninjau progres pengungsi Semeru sekaligus penyerahan santunan ahli waris.

Peninjauan pencairan Program BPNT/Kartu Sembako dilakukan di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dan Balai Desa Bantaran,  Kabupaten Probolinggo. 

Lokasi terakhir kunjungan Mensos Risma yaitu Lapangan Penanggal, Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan ini, Mensos menyerahkan santunan ahli waris korban bencana meninggal akibat awan panas guguran Gunung Semeru.

#Kemensos

Mensos Risma Pastikan Bansos Kartu Sembako Bisa Dicairkan Cash

 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) menyatakan penerima bantuan kartu sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) di tahun 2022 dapat mencairkan bantuannya dalam bentuk uang atau cash. Pencairan tersebut dilakukan melalui PT Pos.

"Jadi ini untuk percepatan penyaluran bentuan. Untuk triwulan pertama ini kami melakukan transfer langsung," kata Risma saat meninjau lokasi banjir di Kampung Tugu, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jumat (18/2/2022) malam.

Risma mengatakan, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal percepatan bantuan sosial. Apalagi, kata dia, pada tahun 2021 lalu ada sekitar 3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum bertransaksi.

"BPNT karena banyak sekali transaksi yang terhambat, bahkan tahun lalu saja itu masih sekitar 3 juta KPM yang belum transaksi, karena itu bapak Presiden menyampaikan bagaimana percepatan ini, ditugaskan bahwa percepatan ini menggunakan PT Pos untuk percepatan realisasi bantuan," ujarnya.

Nantinya, para penerima dari kelompok BPNT akan mendapatkan bantuan untuk tiga bulan sekaligus. "Jadi nanti untu BPNT para penerima manfaat itu akan menerima bantuan dalam 3 bulan sekaligus di PT Pos," sambungnya.

Sementara itu, untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Risma mengatakan, bantuan akan langsung diberikan melalui rekening masing-masing. Dia menyebut, bantuan untuk triwulan itu akan diberikan pekan depan.

"Kalau yang PKH tetap karena prosesnya tidak melalui apapun, langsung di top up di rekening masing-masing. Nanti mudah-mudahan minggu depan itu bisa mencairkan untuk triwulan pertama Januari, Februari, Maret," pungkasnya.

https://www.detik.com/jabar/berita/d-5949079/mensos-risma-pastikan-bansos-kartu-sembako-bisa-dicairkan-cash

Tahun 2022, Jutaan Kelompok Rentan Terima Bansos, Mensos Pastikan Optimalisasi Peran Pendamping Sosial

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial akan lebih  memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial.  Anggaran Kemensos akan dioptimalkan untuk membantu kelompok rentan seperti lansia,  penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di kawasan 3T.

Kemensos telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat eselon l dan ll. Dari kebijakan ini, maka anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat, bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

"Di berbagai daerah ada masyarakat kita yang tinggal di daerah rawa. Kemensos akan membantu bagaimana mereka meningkatkan ekonominya. Seperti di Kabupaten Agats Papua, Kemensos membantu dengan peternakan ayam petelur dan mendirikan koperasi," kata Mensos dalam jumpa pers di Kantor Pusat Kemensos, Jakarta (18/01).

Mensos juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. "Ada jutaan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan dan atau tanpa keluarga. Mereka mengalami berbagai masalah dan untuk itu membutuhkan penanganan lebih intensif," katanya.

Dalam beberapa kasus dijumpai kondisi lansia yang berada dalam keadaan memperihatinkan. "Misalnya ada lansia yang jangankan berdiri, duduk pun ngga bisa. Kemudian juga ada ibu-ibu lansia yang merawat dua anaknya yang menderita ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dan satu cucu yang juga ODGJ. Sudah begitu rumahnya juga sangat sederhana," kata dia.

Untuk membantu para penerina manfaat (PM) yang menghadapi permasalahan seperti di atas, Mensos menyatakan, jajaran Kemensos akan lebih banyak turun ke lapangan. "Jadi ke depan, Kemensos dan jajaran akan lebih banyak turun mengatasi permasalahan di lapangan, termasuk pendamping. Jadi pendamping ini akan banyak tugasnya,"  kata Mensos.

"Ada juga kasus dimana seorang anak yatim yang harus menyiapkan makanan ibunya yang sakit. Nah ini pendamping punya peran untuk membantu PM (Penerima Manfaat). Misalnya pendamping bisa membantu memasak makanan untuk keluarga tersebut," katanya. 

Dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Mensos memastikan akan mengoptimalkan peran pendamping, khususnya untuk mengatasi masalah aksesibilitas seperti permasalahan yang dihadapi kelompok rentan.

Sepanjang tahun 2021, Kemensos telah membantu kelompok rentan tersebut. Baik lansia maupun penyandang disabilitas mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BPNT PPKM.

Data Kemensos menunjukkan, untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu/Sembako sebanyak 1.477.527.  Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 6.250.462.

Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako sebanyak 7.251.836. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 4.636.670.

Menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, Kemensos akan memasukkan lansia/penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT regular. Kemudian untuk penerima bansos di bawah usia 40  tahun, Kemensos akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan.

"Ada juga kasus dimana seorang anak yatim yang harus menyiapkan makanan ibunya yang sakit. Nah ini pendamping punya peran untuk membantu PM (Penerima Manfaat). Misalnya pendamping bisa membantu memasak makanan untuk keluarga tersebut," katanya. 

Dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Mensos memastikan akan mengoptimalkan peran pendamping, khususnya untuk mengatasi masalah aksesibilitas seperti permasalahan yang dihadapi kelompok rentan.

Sepanjang tahun 2021, Kemensos telah membantu kelompok rentan tersebut. Baik lansia maupun penyandang disabilitas mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BPNT PPKM.

Data Kemensos menunjukkan, untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu/Sembako sebanyak 1.477.527.  Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 6.250.462.

Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako sebanyak 7.251.836. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 4.636.670.

Menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, Kemensos akan memasukkan lansia/penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT regular. Kemudian untuk penerima bansos di bawah usia 40  tahun, Kemensos akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan.

"Nanti akan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Pada kesempatan itu pendamping juga bisa mengikuti pelatihan. Karena mereka juga banyak yang tingkat ekonominya kurang," katanya.

Untuk meningkatkan kinerja pendamping sosial, Mensos akan melakukan evaluasi dengan memastikan mereka bertugas di wilayah dimana mereka tinggal.

Pendamping sosial merupakan garda depan Kemensos dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mereka mengawal dan memastikan program Kemensos berjalan dengan baik. 

Bisa dikatakan, kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan salah satunya ditentukan dari performa dari para pendamping. 

Dalam berbagai kesempatan, Mensos menekankan pentingnya peran pendamping. Mensos meminta pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) aktif monitoring dan melaporkan berbagai permasalahan sosial di wilayah tugas mereka. 

Termasuk aktif membantu pemerintah daerah dalam pemutakhiran data.

Sumber berita : https://kemensos.go.id/tahun-2022-jutaan-kelompok-rentan-terima-bansos-mensos-pastikan-optimalisasi-peran-pendamping-sosial

Komisi VIII DPR RI dukung perubahan sistem penyaluran bansos BPNT

Komisi VIII DPR RI dukung perubahan sistem penyaluran bansos BPNT

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII Fraksi Demokrat Achmad menyatakan dukungannya dalam perubahan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Hal tersebut lantaran selama ini, terdapat kendala-kendala dalam penyaluran BPNT pada elektronik Warung Gotong Royong atau e-warong yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan perbankan.

"Dengan sistem baru nanti, Ibu menteri (Menteri Sosial Tri Rismaharini) menjelaskan, nanti tidak dibeli dalam bentuk pangan, namun dalam bentuk uang tunai, tapi pakai kartu," ujar Achmad setelah audiensi di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Rabu

Achmad mengatakan jika dahulu, BPNT diberikan dalam bentuk bahan makanan atau sembako.

Baca juga: Tri Rismaharini godok "Any-Warong" gantikan "E-Warong"

Baca juga: Kemiskinan naik di masa pandemi, Mensos minta fokuskan program

Sistem baru seperti itu, menurutnya, akan lebih efektif bagi keluarga penerima manfaat (KPM) pada bantuan pangan yang telah ditentukan.

"Sehingga uang itu betul-betul digunakan untuk sehari-hari, apalagi di masa COVID-19 begini," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggodok aplikasi Any-Waroeng sebagai konsep baru program warung gotong-royong berbasis elektronik menggantikan pendahulunya E-Warong.

Mensos Risma menilai program E-Warong (elektronik warung gotong royong) yang diluncurkan pada 2016 itu, kedapatan menjual barang jauh lebih mahal bagi orang miskin yang dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga Any-Waroeng menjadi formula baru untuk menghadirkan bantuan sosial berkeadilan.

“Kemarin (E-Warong) banyak yang ditindak lanjuti di Kejaksaan Agung maupun di kepolisian. Salah satu kesimpulannya adalah bagaimana E-Warong ini bisa tidak dimonopoli kemudian konsepnya adalah Any-Warong,” kata Mensos Tri Rismaharini dalam Webinar Seri II BPK RI, Selasa.

Mensos Risma menyampaikan bahwa Kemensos nantinya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan bank Himbara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menerapkan digitalisasi dalam bantuan sosial berkeadilan tersebut.*

Baca juga: Risma ajak keluarga penerima bansos manfaatkan Sentra Kreasi Atensi

Deretan Bansos yang Bakal Tetap Cair Hingga 2022

 

Menjelang penutupan tahun, muncul sejumlah pertanyaan di benak masyarakat. Apakah tahun depan masih ada bantuan pemerintah atau tidak sama sekali.

Pemerintah sendiri telah memastikan akan tetap menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pada tahun depan yang hanya tersisa beberapa hari.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah begitu gencar menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat, terutama yang betul-betul terdampak pandemi Covid-19.

Lantas, bantuan apa saja yang akan terus disalurkan tahun depan?

1. Kartu Prakerja

Pemerintah beberapa waktu lalu memastikan program Kartu Prakerja akan kembali dibuka pada tahun depan. Rencananya, gelombang selanjutnya akan dibuka pada Februari tahun depan.

Kartu Prakerja merupakan bantuan bagi mereka yang belum bekerja, kehilangan pekerjaan, atau yang usahanya terdampak karena pandemi Covid-19.

Dalam program ini, setiap peserta yang lolos akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta. Dana sebesar Rp 1 juta akan diberikan untuk membeli paket pelatihan online.

Usai melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan pertama, peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dana ini disalurkan selama empat bulan.

Selain itu, para peserta akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 150 ribu untuk tiga kali survei.

2. Bantuan Pangann Non Tunai (BPNT) & Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan BNPT dan PKH dipastikan akan tetap dicairkan pada mulai depan. Bantuan ini akan diberikan kepada deretan keluarga penerima manfaat (KPM).

BNPT akan diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada tiap KPM. Sementara untuk PKH, diberikan kepada KPM yang memiliki kriteria tertentu. Berikut rinciannya:

Keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp 3 juta per tahun. Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900 ribu per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta dan anak SMA Rp 2 juta per bulan.

Jika di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas/lansia, maka bantuan sosial/bansos PKH yang diterima adalah Rp 2,4 juta.

Apabila suatu keluarga 2 orang anak SD, maka bantuan sosial/bansos PKH yang diberikan menjadi dobel, yakni Rp 900 ribu ditambah Rp 900 ribu menjadi Rp 1,8 juta per tahun.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

BLT Dana Desa akan kembali diberikan pada tahun depan dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga.

KODE ETIK SDM PKH ‼️‼️

KODE ETIK SDM PKH GIMANA SIH 

YUK DI SIMAK GAESSSS

INFORMASI  ATURAN SDM PKH 

JIKA TERDAPAT SDM MENYIMPANG INGATKAN 

SOAL KODE ETIK SDM 

AWASI AKAR KAMI BISA BERKARYA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA 

SURVEI DATA PENERIMA BANSOS PKH KEDALAM APLIKASI SAGIS MOBILE ITU PENTI...

proses rusvei data penerima bansos pemerintah 

jangan lupa  subcribe karna geratis ,,,,,,,

Selamat Nomor KTP Ini Dapat BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Siapkan 3 Berkas Ini Buat Ambil BPUM BRI dan BNI Tahap 3

Selamat nomor KTP ini dapat BLT UMKM Rp 1,2 juta, siapkan 3 berkas ini untuk ambil BPUM November 2021 di bank BRI.

Perlu diketahui bahwa BPUM sudah cair 100 persen kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19 di tanah air hingga November 2021 ini.

Kementerian Koperasi dan UKM telah merealisasikan penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar 100 persen dari total target 12,8 juta penerima pada tahun 2021 ini.

Penyaluran BPUM dilakukan dalam dua tahap, masing-masing 9,8 juta penerima dengan anggaran Rp11,76 triliun hingga Juli 2021 dan 3 juta penerima dengan anggaran Rp3,6 triliun hingga November 2021.

Penerima BPUM adalah mereka yang nomor KTP yang terdaftar di eform BRI Tahap 3 maupun Banpres BPUM BNI.

Para pemilik nomor KTP tersebut sudah adalah orang-orang yang memiliki sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia

2. Memiliki usaha mikro

Dibuktikan dengan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

3. Bukan golongan terlarang

Mereka adalah para pemilik nomor KTP yang berprofesi di bawah ini:

- Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK

- Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

- Personel Kepolisian Republik Indonesia (Polisi)

- Karyawan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

4. Tidak sedang menerima KUR dari perbankan

Hal ini dikarenakan BPUM hanya menyasar pelaku usaha mikro yang belum terjamah perbankan atau unbankable

Untuk mengetahui apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BLT UMKM Rp 1,2 juta atau tidak, masyarakat bisa login ke link eform BRI Tahap 3 maupun Banpres BPUM BNI (eform.brico.id/bpum maupun banpresbpum.id).

Jika dinyatakan sebagai penerima BPUM, jangan lupa siapkan tiga berkas berikut untuk menyalurkan BLT UMKM Rp 1,2 juta di BNI maupun BRI:

- KTP dan fotokopiannya

- Bukti dinyatakan sebagai penerima BPUM

- Nomor referensi (bagi yang terdaftar dieform.bri.co.id/bpum)

Sebagai tambahan informasi, nomor referensi penerima BPUM yang cair di BRI dapat didapatkan dengan melakukan reservasi online, dengan cara sebagai berikut:

1. Buka eform.bri.co.id/bpum.

2. Jika memenuhi syarat dan berhak menerima BPUM, maka akan diarahkan ke halaman reservasi

3. Isi formulir yang disediakan, seperti:

- nomor KTP

- menu Provinsi,

- Kota Kabupaten

- Unit Kerja

- Jadwal Antrean

4. Isi kode verifikasi lalu akan muncul nomor referensi.

5. Nomor referensi WAJIB untuk disimpan

Itulah nomor KTP yang bisa dapat BLT UMKM Rp 1,2 juta dan berkas yang perlu disiapkan untuk ambil BPUM November 2021 di BRI dan BNI.***

Hore Ada Top Up Bansos Rp300 Ribu November-Desember 2021, Termasuk BST Tahap 7 dan 8? cekbansos.kemensos.go.id

 

Ada kabar terbaru tentang top up bansos Rp 300 Ribu yang akan disalurkan pada November-Desember.

Apakah top up bansos RP 300 ribu adalah kelanjutan BST tahap 7 dan 8 yang dicairkan lewat rekening dan kantor pos via cekbansos.kemensos.go.id?

Simak penjelasan mengenai apa itu top bansos Rp 300 ribu dan bagaimana kelanjutan BST via cekbansos.kemensos.go.id.

Pertama-tama adalah tentang informasi BST yang dikabarkan telah dihentikan.

Mencermati keterangan Menteri Sosial Tri Rismaharini, BST Rp 600 ribu disalurkan akibat dampak PPKM darurat.

Dalam rencana penyalurannya hanya akan digelontorkan selama empat bulan, akan tetapi kemudian ditambah dengan 2 bulan.

"BST Cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April, ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," jelas Risma dikutip Jurnalmakassar.com dari Antara Rabu 22 September 2021.

Adapun jumlah dana BST yang didapatkan oleh penerima, yakni sejumlah Rp 600 ribu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artinya BST Rp 600 ribu sudah ditiadakan dan tidak akan cair pada bulan Oktober 2021.

Dengan kata lain, BST Rp 600 ribu hanya sampai dengan penyaluran tahap 6.

ementara itu, top up bansos Rp 300 ribu cair November-Desember 2021 juga bukan merupakan kelanjutan BST tahap 7 dan 8.

Top up bansos Rp 300 ribu merupakan program tambahan pemerintah, tentu saja selain dari program bansos reguler lainnya, semisal PKH dan BPNT.

Kabar tentang top up bansos tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto.

Akan ada top up kartu sembako, oni menggunakan dana optimalisasi di Kemensos di mana November-Desember masing-masing Rp 300 ribu," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers evaluasi program PC-PEN, Selasa 26 Oktober 2021.

Namun juga dikatakan, bahwa top up bansos Rp 300 ribu akan disalurkan ke 35/kota kabupaten.

"Top up (bansos) menggunakan dana optimalisasi di Kemensos dimana besaran bansos Rp 300.000 pada 35 kabupaten/kota prioritas terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem," kata Airlangga.

Adapun sejumlah provinsi yang akan mendapatkan penyaluran top up bansos Rp 300 ribu adalah:

• 1. Jawa Barat;
• 2. Jawa Timur;
• 3. Maluku;
• 4. Jawa Tengah;
• 5. NTT;
• 6. Papua;
• 7. dan Papua barat.

Sedangkan berdasarkan tanggapan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, penyaluran top up bansos Rp 300 ribu akan dilaksanakan oleh Kemensos.

Adapun sumber data penerima top up bansos tersebut adalah penerima Kartu Sembako dan PKH.

Top up bansos Rp 300 ribu ini nantinya akan disalurkan kepada 28,8 juta keluarga yang telah terdaftar.

Sejauh ini, Kemensos sedang melakukan tahap finalisasi detail nama calon dan alamat calon penerima top bansos Rp 300 ribu tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa top up bansos Rp 300 ribu memang bukan merupakan kelanjutan BST tahap 7 dan 8.

Selain itu, untuk terus mendapatkan informasi penerima bansos yang dikucurkan melalui kemensos, seperti PKH dan BPNT, silahkan kunjungi cekbanso.kemensos.go.id

Risma ke Peternak Soal Telur Bukan Kewenangannya: Mosok Sampean Tego Aku Dipenjara

Saat di Makam Bung Karno (MBK), Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat bertemu dengan peternak ayam petelur Blitar. Risma menyampaikan apa yang menjadi wewenangnya.
Saat berdialog dengan Yessi, koordinator peternak, Risma didampingi oleh Bupati Blitar Rini Syarifah dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Tuti Komariyati. Risma kemudia menjelaskan aturan dan kebijakan yang merupakan wewenang Mensos dan yang di luar kewenangan itu, yakni membeli telur dari peternak untuk didistribusikan sebagai komponen bansos.

"E-warung bukan kewenangan saya. Kalau saya yang atur, itu melanggar. Lihat siapa yang tanda-tangan. Kalau saya didemo, aku yo bingung masalah opo. Kalau memang masalah itu di bawah kewenangan Kemensos, saya akan jungkir balik belain," jelas Risma kepada Yessi yang disaksikan pejabat yang hadir, Minggu (24/10/2021)

Terkait masalah harga telur anjlok, Risma menyarankan para peternak re-engineering. Misal dibuat menjadi kue, karena skema mempertahankan bisnis harus terus berubah mengikuti kondisi pasar.

Sedangkan soal mahalnya harga jagung, Mensos menjanjikan akan memberikan bantuan. Risma mengaku sudah mengkalkulasi kebutuhan jagung di kalangan peternak rakyat dengan Bupati Blitar.

Soal jagung, saya akan beri bantuan. Tapi kalau dipaksa beli telur, itu saya bisa melakukan pelanggaran. Mosok sampean tego aku dipenjara," pungkas Risma

Risma sebelumnya juga menegaskan kemensos tidak bisa menyerap telur ayam sebagai bantuan sosial non tunai (bansos). Ini karena regulasi anggaran bansos dari Kemensos hanya untuk belanja beras

"Itu kan tergantung e-warungnya. Kalau bansos ya hanya beras. Kalau telur terlalu berat kami untuk membaginya. Nanti kalau sampai warga pecah, kami dimaki-maki lagi. Lagipula kami anggarannya memang hanya untuk beras," tandas.

Anggaran Hanya untuk Beras, Risma Tegaskan Tak Serap Telur untuk Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan tidak bisa menyerap telur ayam sebagai bantuan sosial non tunai (bansos). Ini karena regulasi anggaran bansos dari Kemensos hanya untuk belanja beras.
Penegasan ini disampaikan Risma menanggapi statemen Mendag Muhammad Lutfi yang berencana menyerap telur dari para peternak untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Rencana itu dilakukan untuk memperbaiki harga telur yang sedang anjlok.

"Itu kan tergantung e-warungnya. Kalau bansos ya hanya beras. Kalau telur terlalu berat kami untuk membaginya. Nanti kalau sampai warga pecah, kami dimaki-maki lagi. Lagipula kami anggarannya memang hanya untuk beras," tandas Risma saat berkunjung ke Makam Bung Karno, Sabtu (23/10/2021).

Selain anggaran hanya untuk belanja beras, Risma juga menerangkan tentang aturan pengiriman bansos. Dalam regulasi, tidak boleh ada pengiriman paket atau pengiriman barang ke warga yang menerima bantuan penerima manfaat.

"Dari Kemenko PMK bahwa tidak boleh ada pemaketan. Dan sudah jelas itu pembuat aturannya bukan di Kemensos," kata Risma.

Selama ini, imbuh Risma, kewenangan menentukan komponen bansos dilakukan oleh e-warung berdasarkan permintaan penerima manfaat. Dan pembuat aturan itu bukan Kemensos, melainkan Kemenko PMK.

Jadi kalau penerima manfaat bilang saya alergi telur. Saya mau daging. Itu boleh," imbuh Risma.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi, berencana menyerap telur dari para peternak untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki harga telur yang sedang anjlok.

"Jadi, ini salah satu terobosan yang sedang dipikirkan oleh pemerintah, supaya harga telur ini baik, dan juga meningkatkan gizi masyarakat. Ini yang sedang kami pikirkan. Kita bantu semua sama-sama, supaya bisa jalan perekonomian," kata Lutfi dikutip dari Antara, Sabtu (25/9/2021).

Sumber berita by : https://news.detik.com/ber Kita-jawa-timur/d-5779861/anggaran-hanya-untuk-beras-risma-tegaskan-tak-serap-telur-untuk-bansos