14 KRITERIA MASYARAKAT MISKIN MENURUT STANDAR BPS

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

DI ATAS ADALAH JENIS KERITERIA KEMISKINAN INDONESIA

BERDASARKAN BPS (Badan Pusat Statistik)

Suatu keluarga di nyatakan miskin dan layak di ketegorikan keluarga miskin jika memenuhi minimal 9 dari 14 kategori yang ada , dan selanjutnya data di hasilkan BPS melalui pendatann masuk kedalam Basis Data Terpadu (BDT) sekarang di kenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data bansos yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat dengan berbagi jenis salah satunya PKH/ Sembako /KIS /KIP / Subsisdi Listrik / DLL

semoga seluruh pemangku kebijakan mengtahui alur pengajuan jika terdapat masyarakat yang luput dari pendataan oleh BPS di karenakan seperti human eror atau anomali data, dengan cara pengusulan data baru ke dinsos kabupaten masing di manapun di seluruh indonesia setelah melalui musyawarah desa dengan berpedoman aturan yang ada. untuk selanjutnya di masukkan kedalam data (SIK-NG) oleh oprator SIK-NG Kabupaten.