SELAMAT! Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 28 Diumumkan, Ini Cara Cek dan Ikuti Pelatihan

 

Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 28 telah diumumkan, Jumat (13/5/2022).

Informasi mengenai hasil seleksi Kartu Prakerja ini disampaikan melalui Instagram @prakerja.go.id.

Hasil seleksi Kartu Prakerja dapat dicek secara berkala melalui Dashboard Akun prakerja.go.id atau lewat SMS Pemberitahuan.

Kemudian, peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja dapat melanjutkan ke tahap pembelian dan mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. 

Lantas, bagaimana cara cek hasil seleksi program Kartu Prakerja

Cara Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja:

1. SMS Pemberitahuan

Pendaftar yang lolos akan menerima SMS pemberitahuan ke nomor terdaftar pada akun Prakerja.

Pastikan Anda menggunakan nomor HP yang terdaftar atau minimal nomor HP harus aktif. 

Sementara bagi peserta yang tidak lolos, mereka tidak akan mendapatkan SMS pemberitahuan. 

Gelombang 28 juga dapat dilakukan melalui dashboard akun Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id.

Kemudian, cek di dashboard akun Kartu Prakerja

2. Dashboard Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id

Jika waktu pengumuman seleksi Gelombang telah tiba, pendaftar bisa login ke akun Kartu Prakerja di https://www.prakerja.go.id/, lalu cek dashboard akun Kartu Prakerja (dashboard Kartu Prakerja). 

Selain itu, pendaftar juga dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun tersebut.

Namun, jika tidak lolos, pendaftar akan mendapatkan notifikasi pada dasboard akun Kartu Prakerja.

Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Tidak Lolos" pada dashboard akun Kartu Prakerja, dan pendaftar tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. 

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan serta beberapa kriteria untuk masyarakat yang bisa lolos sebagai peserta Kartu Prakerja.

Orang yang sudah menjadi peserta di periode sebelumnya tidak bisa kembali mendaftar di gelombang selanjutnya. 

Berikut daftar orang yang tidak bisa menjadi peserta Kartu Prakerja

1. Pejabat Negara;

2. Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD;

3. Aparatur Sipil Negara;

4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia

5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Kepala Desa dan perangkat desa;

7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMD atau BUMN;

8. Tidak sedang menerima bantuan lain dari pemerintah yakni bansos Kemensos (DTKS), penerima BSU atau BPUM atau penerima Kartu Prakerja tahun sebelumnya.

Panduan Mengikuti Pelatihan Kartu Prakerja:

1. Cek dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia. 

2. Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, Sekolahmu, atau Tokopedia;

3. Tonton video tentang Kartu Prakerja yang ada di dashboard sebelum membeli pelatihan pertama;

4. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu;

5. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja;

6. Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS pengumuman.

Bila lewat dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut.

Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.

Peserta akan mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan.

Masa pemberian bantuan insentif ini hanya akan berlaku tiga sampai empat bulan. 

Apa itu Kartu Prakerja?

Dikutip dari prakerja.go.id, program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan:

Tahun 2022, Jutaan Kelompok Rentan Terima Bansos, Mensos Pastikan Optimalisasi Peran Pendamping Sosial

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial akan lebih  memberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial.  Anggaran Kemensos akan dioptimalkan untuk membantu kelompok rentan seperti lansia,  penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di kawasan 3T.

Kemensos telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat eselon l dan ll. Dari kebijakan ini, maka anggaran yang semula untuk tunjangan dan fasilitas pejabat, bisa dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

"Di berbagai daerah ada masyarakat kita yang tinggal di daerah rawa. Kemensos akan membantu bagaimana mereka meningkatkan ekonominya. Seperti di Kabupaten Agats Papua, Kemensos membantu dengan peternakan ayam petelur dan mendirikan koperasi," kata Mensos dalam jumpa pers di Kantor Pusat Kemensos, Jakarta (18/01).

Mensos juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. "Ada jutaan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan dan atau tanpa keluarga. Mereka mengalami berbagai masalah dan untuk itu membutuhkan penanganan lebih intensif," katanya.

Dalam beberapa kasus dijumpai kondisi lansia yang berada dalam keadaan memperihatinkan. "Misalnya ada lansia yang jangankan berdiri, duduk pun ngga bisa. Kemudian juga ada ibu-ibu lansia yang merawat dua anaknya yang menderita ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dan satu cucu yang juga ODGJ. Sudah begitu rumahnya juga sangat sederhana," kata dia.

Untuk membantu para penerina manfaat (PM) yang menghadapi permasalahan seperti di atas, Mensos menyatakan, jajaran Kemensos akan lebih banyak turun ke lapangan. "Jadi ke depan, Kemensos dan jajaran akan lebih banyak turun mengatasi permasalahan di lapangan, termasuk pendamping. Jadi pendamping ini akan banyak tugasnya,"  kata Mensos.

"Ada juga kasus dimana seorang anak yatim yang harus menyiapkan makanan ibunya yang sakit. Nah ini pendamping punya peran untuk membantu PM (Penerima Manfaat). Misalnya pendamping bisa membantu memasak makanan untuk keluarga tersebut," katanya. 

Dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Mensos memastikan akan mengoptimalkan peran pendamping, khususnya untuk mengatasi masalah aksesibilitas seperti permasalahan yang dihadapi kelompok rentan.

Sepanjang tahun 2021, Kemensos telah membantu kelompok rentan tersebut. Baik lansia maupun penyandang disabilitas mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BPNT PPKM.

Data Kemensos menunjukkan, untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu/Sembako sebanyak 1.477.527.  Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 6.250.462.

Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako sebanyak 7.251.836. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 4.636.670.

Menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, Kemensos akan memasukkan lansia/penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT regular. Kemudian untuk penerima bansos di bawah usia 40  tahun, Kemensos akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan.

"Ada juga kasus dimana seorang anak yatim yang harus menyiapkan makanan ibunya yang sakit. Nah ini pendamping punya peran untuk membantu PM (Penerima Manfaat). Misalnya pendamping bisa membantu memasak makanan untuk keluarga tersebut," katanya. 

Dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Mensos memastikan akan mengoptimalkan peran pendamping, khususnya untuk mengatasi masalah aksesibilitas seperti permasalahan yang dihadapi kelompok rentan.

Sepanjang tahun 2021, Kemensos telah membantu kelompok rentan tersebut. Baik lansia maupun penyandang disabilitas mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BPNT PPKM.

Data Kemensos menunjukkan, untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu/Sembako sebanyak 1.477.527.  Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 6.250.462.

Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako sebanyak 7.251.836. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT/Kartu Sembako PPKM sebanyak 4.636.670.

Menyesuaikan kebijakan pemerintah tahun 2022, Kemensos akan memasukkan lansia/penyandang disabilitas penerima BPNT PPKM ke data penerima BPNT regular. Kemudian untuk penerima bansos di bawah usia 40  tahun, Kemensos akan meningkatkan kemandirian ekonominya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan.

"Nanti akan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Pada kesempatan itu pendamping juga bisa mengikuti pelatihan. Karena mereka juga banyak yang tingkat ekonominya kurang," katanya.

Untuk meningkatkan kinerja pendamping sosial, Mensos akan melakukan evaluasi dengan memastikan mereka bertugas di wilayah dimana mereka tinggal.

Pendamping sosial merupakan garda depan Kemensos dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mereka mengawal dan memastikan program Kemensos berjalan dengan baik. 

Bisa dikatakan, kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan salah satunya ditentukan dari performa dari para pendamping. 

Dalam berbagai kesempatan, Mensos menekankan pentingnya peran pendamping. Mensos meminta pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) aktif monitoring dan melaporkan berbagai permasalahan sosial di wilayah tugas mereka. 

Termasuk aktif membantu pemerintah daerah dalam pemutakhiran data.

Sumber berita : https://kemensos.go.id/tahun-2022-jutaan-kelompok-rentan-terima-bansos-mensos-pastikan-optimalisasi-peran-pendamping-sosial

Bansos Tidak Cair, Padahal Orang Butuh, Ini Tanggapan Kemensos

 

Kementerian Sosial terus mendorong pencairan sejumlah bantuan sosial (bansos) di daerah. Sangat disayangkan jika bansos tidak cair, sementara banyak orang yang membutuhkan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini ketika berkunjung Sulawesi Selatan mengatakan bansos yang tidak cair atau tersalurkan di Sulsel cukup besar.

Menurut dia, di Kabupaten Maros, ada 578 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap 1 bansos yang belum cair atau tersalur. Belum lagi ada 18.225 penambahan pada tahap 2.

“Data yang belum salur itulah yang tadi kita selesaikan. Di antara masalahnya adalah ada KPM yang belum terdistribusi kartunya dan (bantuan) belum salur. Jumlahnya cukup besar,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (8/10/2021)

Untuk Kabupaten Gowa, kata Risma, terdapat 2.400 KPM yang belum mendapatkan bansos. Untuk itu, Kemensos meminta agar penyalurannya dilakukan secara tunai atau sekaligus.

“Ini jumlahnya besar kalo dibanding daerah lain. Sayang kalau gak terealisasi padahal orang itu butuh,” katanya.

Selain itu, kata Risma, ada berbagai kasus lain yang ditemukan, di antaranya, lokasi KPM yang jauh, dan KPM lansia, sehingga realisasi penyaluran rendah.

“Ada kasus lokasi jauh, contoh di Luwu itu salurnya rendah sekali. Saya sampaikan tidak mungkin hanya mengambil kartu sudah tua gak ada fasilitas. Kita minta bank memberikan bantuan dalam bentuk tunai,” katanya.

Mensos meminta bantuan yang seharusnya cair pada Juli dan September, seluruhnya dibayarkan cash pada bulan Oktober ini.

Sumber: https://kilas24.com/kemensos-sayangkan-bansos-tidak-cair-padahal-orang-butuh/

Pemerintah Perluas Penerima Subsidi Gaji, Begini Cara Cek Status BSU

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memperluas cakupan penerima program bantuan subsidi upah (BSU) alias subsidi gaji secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten.

Sebelumnya, kriteria penerima subsidi gaji ini hanya diberikan kepada para pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4 dan level 3

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, kebijakan perluasan penerima BSU ini diputuskan lantaran adanya sisa anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima program BSU.

Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1.791.477.000.000 (Rp 1,7 triliun) dan akan menyasar 1.791.477 pekerja. Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp 8,7 triliun untuk 8.783.350 pekerja terdampak pandemi Covid-19," katanya lewat keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Realisasi penyaluran BLT subsidi upah ini, lanjut dia, telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.9 triliun. "Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini mengalami progres yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," jelasnya.

Ia kembali memaparkan, data calon penerima BSU yang diterima Kemenaker dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bantuan sosial (bansos) atau telah menerima bantuan sosial lain. Data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima program BSU.

Program subsdi gaji tahun ini, rencananya akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober 2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah.

"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," kata dia.

Untuk mengecek apakah Anda berhak atas bantuan subsidi gaji tersebut bisa melakukan beberapa langkah ini:

1. Telusuri ke situs bsu.kemnaker.go.id.

2. Daftar akun

Apabila pekerja belum memiliki akun maka harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Kemudian, aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan melalui pesan teks pada nomor ponsel yang Anda daftarkan

3. Log in ke dalam akun yang didaftarkan

4. Lengkapi profil tahap ini, pekerja diminta untuk melengkapi biodata diri Anda termasuk status pernikahan dan tipe lokasi disertai foto profil.

5. Cek pemberitahuan setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi apakah termasuk "Calon Penerima BSU" atau hanya sekadar tulisan "Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021", yang artinya Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan sebesar Rp 1 juta tersebut.

Setelah ada pemberitahuan tersebut, bagi yang merupakan penerima BSU akan kembali mendapat notifikasi penyaluran yang bisa dicek pada situs Kemenaker dan masuk menggunakan akun yang Anda daftarkan. Notifikasi penyaluran bertuliskan "Dana BSU 2021 Tersalurkan"

Pengecekan lainnya, dapat mengakses melalui kanal-kanal informasi resmi yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

ulai dari situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau jika sudah memiliki akun aplikasi BPJSTKU.

Selain itu dapat juga mengakses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, layanan Whatsapp di nomor 081380070175 maupun call center Layanan Masyarakat 175.

Sumber : https://money.kompas.com/read/2021/09/29/183440826/pemerintah-perluas-penerima-subsidi-gaji-begini-cara-cek-status-bsu?page=2

Tips Lolos Seleksi Kartu Prakerja

 

Agar lolos sebagai peserta Kartu Prakerja, pendaftar juga harus memastikan data-data yang dimasukkan ketika melakukan pendaftaran akun sudah sesuai yang diminta.

Sehingga, ketelitian saat mengisi data dan mengunggah foto sangat diperlukan selama proses daftar Kartu Prakerja.

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah keliru saat memasukan NIK.

Selain itu, pendaftar juga harus memastikan nomor handphone serta email yang diinput saat mendaftar masih aktif.

Pendaftar juga sebaiknya mengerjakan soal-soal di dalam tes motivasi dan tes kemampuan dasar secara bersungguh-sungguh selama 25 menit.

Jika sudah mencoba beberapa cara di atas dan belum berhasil, bersabar saja dan terus berusaha agar bisa lolos di gelombang berikutnya.

Faktor keberuntungan atau hoki juga dianggap sangat menentukan kelolosan peserta.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak semua lapisan masyarakat bisa menjadi peserta Kartu Prakerja.

Ada beberapa kelompok yang tidak bisa menjadi peserta Kartu Prakerja.

Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Juga penerima bantuan subsidi upah (BSU), serta penerima program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Kategori berikutnya adalah kelompok yang termasuk dalam daftar terlarang atau blacklist.

Mereka adalah penduduk yang masih menempuh pendidikan formal (NIK masih terdaftar di Dapodik), anggota TNI/Polri, anggota DPR/DPRD, direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN dan BUMD.

loker pendamping komonitas adat terpencil (KAT) 2020

Kementrian sosial membuka kesempatan para pekerja sosial untuk mengabdi serta men dedikasihkan diri untuk membantu perkembangan kehidupan masyarakat masyarakat yang masih sangat terbelakang dalam pengetahuan sert maasih sangatat tertutup dengan kebudayaan di luar dari budaya mereka