Info Terbaru, Pendaftaran PKN STAN 2024 Belum Dibuka Serentak

 

    Sekolah kedinasan Politeknik Keuangan Negara atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) 2024 hingga saat ini belum dibuka.  Padahal, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengumumkan jadwal pendaftaran semua sekolah kedinasan akan dibuka 15 Mei hingga 13 Juni 2024. Informasi terbaru mengenai seleksi PKN STAN 2024 yang belum dibuka ini diumumkan melalui Instagram resminya @pknstan. "Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN tahun 2024 belum dibuka, kepada para calon pendaftar mohon dapat memantau informasi spmb secara berkala melalui website dan media sosial resmi PKN STAN," tulis akun PKN STAN pada Kamis, (16/5/2025).

Sementara, sekolah kedinasan lain seperti Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Politeknik Statistik STIS, dan sekolah lainnya dibuka serentak pada 15 Mei melalui portal SSCASN. Hingga kini belum ada informasi lanjut kapan pendaftaran PKN STAN 2024 dibuka.

    Persyaratan daftar PKN STAN

Meski belum ada informasi mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran tahun ini, calon pendaftar bisa melakukan persiapan. Seperti mempersiapkan berkas, kesiapan fisik, dan memenuhi persyaratan lainnya. Tahun ini PKN STAN membuka 720 formasi bagi semua lulusan SMA sederajat. Untuk. Itu, ketahui persyaratan yang ada untuk mendaftar: 

        1. Lulusan tahun 2021, 2022 atau calon lulusan 2023 Pendidikan menengah atas. 

        2. Memenuhi kriteria nilai (rata-rata dan bukan pembulatan). Lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00; atau Calon lulusan tahun 2022, memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 (lima) semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00. 

        3. Usia maksimal pada tanggal 1 September tahun berjalan adalah maksimal 21 tahun dan minimal 14 tahun.

        4. Memiliki nilai UTBK dengan batas minimal tertentu. Bagi pendaftar jalur regular maupun afirmasi kewilayah nilai UTBK untuk Tes Potensi Skolastik (TPS) adalah 600, literasi Bahasa Indonesia 550, literasi Bahasa Inggris 450, penalaran matematika 500. 

5. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan napza (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). 

6. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat.

7. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 (satu) pasang (telinga kiri dan kanan).

8. Belum pernah menikah/kawin dan bersedia untuk tidak menikah/kawin selama mengikuti Pendidikan.

 

9. Peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya. 

10. Khusus Program Afirmasi ditambahkan syarat sebagai berikut: 

• Peserta dari Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat: Memiliki surat keterangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat. 
• Peserta dari Afirmasi non-ADEM Papua, non-ADEM Papua Barat serta Afirmasi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur: 
• Telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur.
• Memiliki garis keturunan orang tua (ayah atau ibu kandung) asli provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur.
• Mendapat rekomendasi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.

11. Syarat tambahan untuk jalur pembibitan yakni, berdomisili di kota/kabupaten pembibitan (dibuktikan dengan KTP/KK) dan memiliki orangtua kandung yang lahir di kota/kabupaten yang melaksanakan kerja sama pembibitan yang dipilih (dibuktikan dengan KTP orangtua). Demikian informasi pendaftaran PKN STAN 2024 yang belum dibuka. Sambil menunggu jadwal resminya, lulusan SMA sederajat yang mau mendaftar di PKN STAN cobalah mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat lainnya termasuk nilai UTBK 2024. 

Pendaftaran Tenaga Pendamping Koperasi Modern 2024

 Pendaftaran Tenaga Pendamping Koperasi Modern 2024

Program Koperasi Modern tahun 2024 memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Tenaga Pendamping Koperasi Modern. 

Kualifikasi :

1. Pendidikan minimal strata satu (S1) pada bidang studi yang relevan sesuai tema pendampingan, lulusan universitas swasta IPK ≥ 3.00 pada skala 4.00, dan untuk lulusan universitas negeri IPK ≥ 2.75 pada skala 4.00;
2. Memiliki pengalaman relevan dengan tema pendampingan minimal 2 (dua) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
3. Berusia minimal 23 tahun dan maksimal 58 tahun pada saat mengajukan lamaran;
4. Diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang perkoperasian;
5. Diutamakan memiliki sertifikat kompetensi sesuai tema pendampingan;
6. Diutamakan berdomisili di lokasi koperasi yang akan didampingi atau bersedia ditempatkan dimanapun di wilayah Republik Indonesia dan bersedia menanggung sendiri biaya transportasi dan biaya sewa rumah di lokasi pendampingan;
7. Mampu bekerja dalam Google Workspace;
8. Memiliki kedisiplinan terhadap waktu, mampu beradaptasi dengan lingkungan perkoperasian, komunikatif dengan pengurus, pengelola maupun anggota koperasi, dapat mengayomi pengurus maupun pengelola koperasi yang didampingi, terlibat aktif dalam menyelesaikan kendala teknis yang ada di koperasi, berpikiran terbuka, memiliki rasa hormat dan bersikap sopan dan santun, serta berkomitmen untuk hadir mendampingi koperasi secara tulus, berdedikasi, dan profesional;
9. Tidak sedang dalam masa kontrak kerja dengan Instansi Pemerintah (Pusat/Daerah) maupun swasta;
10. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
    

Persyaratan Administrasi :

1. Scan asli KTP;
2. Scan asli NPWP;
3. Scan asli ijazah pendidikan terakhir;
4. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) sesuai template terlampir;
   
5. Sertifikat pelatihan/kompetensi yang relevan dengan tema pendampingan;
6. Surat Pernyataan Komitmen tenaga pendamping Koperasi Modern dengan dibubuhi materai Rp 10.000,-  dan Daftar Riwayat Hidup (disediakan template) diunduh, diisi dan diunggah kembali (tautan template berada pada question paling bawah);
7. Surat Pakta Integritas yang ditandatangani (tautan template berada pada question paling bawah);
   
8. Membuat tulisan mengenai strategi dan rencana pendampingan pada koperasi yang akan didampingi (pilihan nomor satu), maksimal 1000 kata, font ukuran 12 Arial dengan spasi 1,5

daftar di sini

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3tijmkW5G2U0ZcI7-CNsf21wD0q7bbQQtV6pvEOnqlz7bUA/viewform?pli=1

Masa Kontrak :

Kontrak kerja pendampingan selama 4 (empat) bulan dengan honorarium sebesar Rp 8.000.000,-/bulan (Belum dipotong pajak dan iuran BPJS Kesehatan).

Informasi lebih lanjut dapat melalui Instagram Official PMO @pmodepkop

Ganti Jadi KRIS, Cara Pembayaran BPJS Kesehatan Online dan Iuran

 

Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan pada 2025. Penerapan KRIS ini belum mengubah iuran BPJS Kesehatan sehingga pengguna masih harus melakukan pembayaran BPJS Kesehatan.

Banyak yang belum tahu bahwa kini, peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan pembayaran iuran secara online lewat aplikasi. Adanya aplikasi pembayaran BPJS Kesehatan ini diharapkan bisa mempermudah proses pembayaran sehingga peserta tidak luput membayar setiap bulan.

Pembayaran BPJS Kesehatan lewat aplikasi hanya bisa digunakan oleh peserta BPJS Kesehatan yang iurannya tidak dibayarkan melalui pemberi kerja atau disebut sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

Berikut adalah cara melakukan pembayaran BPJS Kesehatan secara online.

Cara bayar BPJS Kesehatan pakai aplikasi JMO

BPJS Kesehatan menyediakan aplikasi JMO yang bisa digunakan oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mengecek iuran dan melakukan pembayaran. Ikuti langkah ini untuk pembayaran BPJS Kesehatan menggunakan aplikasi JMO:

1. Download aplikasi JMO dari toko aplikasi
2. Buka aplikasi JMO di HP, kemudian pilih menu pembayaran iuran.
3. Pilih periode pembayaran, kemudian klik Bayar.
4. Periksa detail iuran, kemudian klik Bayar.
5. Pilih cara pembayaran antara Bank, Auto-Debit, atau Pembayaran Instan

Cara bayar BPJS Kesehatan pakai Livin Mandiri

BPJS Kesehatan juga bisa dibayar menggunakan aplikasi mobile banking Livin Mandiri, berikut caranya:

1. Pilih Menu Bayar pada halaman Beranda
2. Ketik Tagihan yang Anda ingin Bayar di kolom pencarian, misal BPJS
3. Pilih BPJS Kesehatan Keluarga
4. Masukan No Virtual Account
5. Pilih Jumlah Bulan
6. Jika sudah sesuai Tap Total
7. Masukan PIN

Cara bayar BPJS Kesehatan pakai MyBCA

Bayar tagihan BPJS Kesehatan bisa dilakukan dengan menggunakan fitur Bayar & Isi Ulang di myBCA. Lakukan langkah-langkah untuk bayar tagihannya di bawah ini:

1. Login ke myBCA
2. Pilih fitur Bayar & Isi Ulang dan pilih menu BPJS Kesehatan
3. Pilih sumber dana rekening yang akan digunakan dan jenis BPJS yang akan dibayarkan
4. Masukkan nomor tagihan atau nomor keanggotaan BPJS Kesehatan dan klik Lanjut
5. Periksa kembali data yang tertampil di layar, mulai dari nomor tagihan, nama peserta, jumlah tagihan. Jika sudah benar semua, klik Bayar
6. Masukkan PIN untuk konfirmasi pembayaran
7. Pembayaran BPJS Kesehatan berhasil dan simpan bukti pembayarannya di ponsel.

Besaran iuran BPJS Kesehatan

Sistem KRIS diterapkan bersamaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang jaminan kesehatan masyarakat.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan ada peluang perubahan tarif iuran Namun, besaran tarif baru akan didiskusikan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, serta Kementerian Keuangan.

"Nanti didiskusikan dahulu dengan Kemenkeu," kata Ghufron melalui pesan teks, dikutip Rabu (15/5/2024).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan selama iuran baru belum berlaku, besaran iuran yang dibayarkan peserta masih mengacu pada aturan lama yaitu Perpres 63/2022. Besaran pembayaran dalam aturan itu masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, dan 3 JKN BPJS Kesehatan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungannya terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut perinciannya:

• Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
• Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
• Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
• Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
• Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

• Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
• Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
• Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
• Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
• Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengatakan data penerima bantuan sosial atau bansos diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan melalui mekanisme musyawarah desa atau musyarawah kelurahan. Usulan itu diajukan setiap tiga bulan sekali.

Risma mengaku usulan mekanisme ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang. Karena itu, mekanisme musyawarah diusulkan untuk mengurangi penyalahgunaan

’’Ada laporan bahwa yang diusulkan seorang orang terdekatnya si A. Bahkan, ada yang dia pejabat yang bertanggung jawab terhadap ini dia memunculkan dirinya sendiri. Itu boleh, tapi harus mekanisme musyawarah,” kata Risma dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sosial, Rabu 8 Mei 2024

Risma mengatakan, penetapan penerima bantuan sosial diamanatkan dalam Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Untuk mengusulkan penerima bantuan sosial, pemerintah desa/kelurahan harus melampirkan foto musyawarah saat mengusulkan data kepada kepala dinas sosial. Apabila musyawarah tidak dilakukan, kepala desa atau lurah wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Selain itu, pengawasan juga dilakukan dari sisi verifikasi dan validasi data. Sebelumnya verifikasi dilakukan oleh pengisi data, kini dilakukan oleh orang yang berbeda

Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mengatur distribusi bansos dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan membuat estimasi jumlah penduduk miskin per desa/kelurahan

Selanjutnya pemerintah desa/kelurahan membuat prioritas warga yang mendapatkan bansos dan BPJS PBI berdasarkan alokasi dari pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pembinaan dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah provinsi. Kecamatan akan memantau dan membina proses pengusulan ditingkat desa/kelurahan, dan provinsi untuk tingkat kabupaten/kota.

Selain musyawarah di tingkat desa/kelurahan, mekanisme sebelumnya masih tetap dilakukan. Misalnya usulan penerima bansos tetap disahkan oleh bupati/walikota dengan periodisasi satu bulan sekali. Kemensos juga tetap melakukan pemadanan data dengan dukcapil, termasuk pemadanan data ASN, guru tersertifikasi, direksi dan komisaris perusahaan, dan pekerja penerima upah dengan gaji di atas UMP.

Pengaturan alokasi bansos dan BPJS PBI proporsional terhadap jumlah penduduk miskin yang didapat dari BPS juga ditingkatkan. Selain itu, mekanisme penyampaian informasi ke publik melalui cekbansos.kemensos.go.id dan pengusulan oleh masyarakat secara mandiri melalui usul/sanggah juga terus didorong.