ONEPIECE CHAPTER 1051

Risma Ingin Alihkan Dana Bansos Usia Produktif

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya ingin dana bantuan sosial untuk usia produktif dialihkan. Sebab, jumlah penerimanya mencapai empat juta.

Wanita yang akrab disapa Risma itu menyebut dari empat juta penerima bansos, rata-rata berusia di bawah 30 tahun. Usia yang menurutnya masih masuk ke dalam kategori muda.

Ia ingin kelompok tersebut tak lagi menerima bansos, melainkan diikutsertakan dalam program pemberdayaan kelompok rentan. 

"Yang rentan ini adalah yang anak anak muda yang masuk di data kita. Ada usianya 23 tahun, banyak sekali di bawah 30 tahun. Empat juta sekian jumlahnya," kata Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu. 

"Ini yang akan kita harapkan bisa keluar dengan pemberdayaan ini. Namanya pemberdayaan kelompok rentan," imbuhnya.

Risma berkata, nantinya kelompok muda itu akan diberi modal. Sehingga, tak bergantung kepada bantuan pemerintah. Apa lagi, kata dia, kelompok muda masih kuat secara fisik.

"Jadi dia masih kuat secara fisik tapi dia menerima bansos gitu. Jadi ada yang 23 tahun, anak 5. Jadi ini yang akan kita keluarkan supaya dia tidak menerima bansos," ucapnya. 

Risma mengaku butuh waktu paling tidak enam bulan untuk mengeluarkan kelompok usia produktif itu dari data program bantuan sosial. Sebab ada beberapa tahap yang harus dilakukan.

"[Jika] saya diberikan waktu enam bulan sampai akhir tahun, saya keluarkan yang mudi-mudi tadi," ujar dia. 

REKRUTMEN SDM PKH KEMENSOS RI TAHUN 2022

rekrutmen SDM PKH di buka untuk umum untuk wilayah jawa barat kabupaten cianjur

persyaratanya sebagai berikut 

Kualifikasi

1. Pendidikan minimal D3 atau Sederajat
2. Memiliki pengalaman bidang Sosial dan/atau pemberdayaan masyarakat
3. Mampu mengoperasikan komputer, minimal program office (word, Excel, dan Power Point) dan penggunaan internet
4. Sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas
5. Diutamakan penduduk di kecamatan setempat

Tahapan Pendaftaran

1. Registrasi Pendaftaran
2. Login pada aplikasi
3. Mengisi Biodata dan unggah berkas lamaran
4. Berkas yang disiapkan :
   1.Scan KTP (Berwarna)
   2.Scan Ijazah Terakhir (Berwarna)
   3.Scan Transkrip Nilai (Berwarna)
   4.Sertifikat Pelatihan dan sertifikat lainnya yang relevan Opsional (Berwarna).
5. Untuk mengakhiri proses pendaftaran klik tombol Resume yang ada pada kolom Unggah Berkas
6. Lamaran yang telah dikirim tidak dapat dirubah kembali

KABUPATEN	KECAMATAN	JABATAN	KEBUTUHAN
CIANJUR	TANGGEUNG	PENDAMPING SOSIAL	2
CIANJUR	TAKOKAK	PENDAMPING SOSIAL	6
CIANJUR	SINDANGBARANG	PENDAMPING SOSIAL	2
CIANJUR	NARINGGUL	PENDAMPING SOSIAL	2
CIANJUR	MANDE	PENDAMPING SOSIAL	1
CIANJUR	LELES	PENDAMPING SOSIAL	2
CIANJUR	KARANGTENGAH	PENDAMPING SOSIAL	1
CIANJUR	KADUPANDAK	PENDAMPING SOSIAL	1
CIANJUR	GEKBRONG	PENDAMPING SOSIAL	4
CIANJUR	CIRANJANG	PENDAMPING SOSIAL	2
CIANJUR	CIPANAS	PENDAMPING SOSIAL	1
CIANJUR	CILAKU	PENDAMPING SOSIAL	2
CIANJUR	CIKALONGKULON	PENDAMPING SOSIAL	2
CIANJUR	CIKADU	PENDAMPING SOSIAL	1
CIANJUR	CAMPAKA MULYA	PENDAMPING SOSIAL	1
CIANJUR	AGRABINTA	PENDAMPING SOSIAL	4

link pendaftaran  

 https://sdmpkh.kemensos.go.id/rekrutmen/indexpkh

selamat mendaftar semoga sukses 

Selamat Nomor KTP Ini Dapat BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Siapkan 3 Berkas Ini Buat Ambil BPUM BRI dan BNI Tahap 3

Selamat nomor KTP ini dapat BLT UMKM Rp 1,2 juta, siapkan 3 berkas ini untuk ambil BPUM November 2021 di bank BRI.

Perlu diketahui bahwa BPUM sudah cair 100 persen kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19 di tanah air hingga November 2021 ini.

Kementerian Koperasi dan UKM telah merealisasikan penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar 100 persen dari total target 12,8 juta penerima pada tahun 2021 ini.

Penyaluran BPUM dilakukan dalam dua tahap, masing-masing 9,8 juta penerima dengan anggaran Rp11,76 triliun hingga Juli 2021 dan 3 juta penerima dengan anggaran Rp3,6 triliun hingga November 2021.

Penerima BPUM adalah mereka yang nomor KTP yang terdaftar di eform BRI Tahap 3 maupun Banpres BPUM BNI.

Para pemilik nomor KTP tersebut sudah adalah orang-orang yang memiliki sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia

2. Memiliki usaha mikro

Dibuktikan dengan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

3. Bukan golongan terlarang

Mereka adalah para pemilik nomor KTP yang berprofesi di bawah ini:

- Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK

- Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

- Personel Kepolisian Republik Indonesia (Polisi)

- Karyawan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

4. Tidak sedang menerima KUR dari perbankan

Hal ini dikarenakan BPUM hanya menyasar pelaku usaha mikro yang belum terjamah perbankan atau unbankable

Untuk mengetahui apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BLT UMKM Rp 1,2 juta atau tidak, masyarakat bisa login ke link eform BRI Tahap 3 maupun Banpres BPUM BNI (eform.brico.id/bpum maupun banpresbpum.id).

Jika dinyatakan sebagai penerima BPUM, jangan lupa siapkan tiga berkas berikut untuk menyalurkan BLT UMKM Rp 1,2 juta di BNI maupun BRI:

- KTP dan fotokopiannya

- Bukti dinyatakan sebagai penerima BPUM

- Nomor referensi (bagi yang terdaftar dieform.bri.co.id/bpum)

Sebagai tambahan informasi, nomor referensi penerima BPUM yang cair di BRI dapat didapatkan dengan melakukan reservasi online, dengan cara sebagai berikut:

1. Buka eform.bri.co.id/bpum.

2. Jika memenuhi syarat dan berhak menerima BPUM, maka akan diarahkan ke halaman reservasi

3. Isi formulir yang disediakan, seperti:

- nomor KTP

- menu Provinsi,

- Kota Kabupaten

- Unit Kerja

- Jadwal Antrean

4. Isi kode verifikasi lalu akan muncul nomor referensi.

5. Nomor referensi WAJIB untuk disimpan

Itulah nomor KTP yang bisa dapat BLT UMKM Rp 1,2 juta dan berkas yang perlu disiapkan untuk ambil BPUM November 2021 di BRI dan BNI.***

Hore Ada Top Up Bansos Rp300 Ribu November-Desember 2021, Termasuk BST Tahap 7 dan 8? cekbansos.kemensos.go.id

 

Ada kabar terbaru tentang top up bansos Rp 300 Ribu yang akan disalurkan pada November-Desember.

Apakah top up bansos RP 300 ribu adalah kelanjutan BST tahap 7 dan 8 yang dicairkan lewat rekening dan kantor pos via cekbansos.kemensos.go.id?

Simak penjelasan mengenai apa itu top bansos Rp 300 ribu dan bagaimana kelanjutan BST via cekbansos.kemensos.go.id.

Pertama-tama adalah tentang informasi BST yang dikabarkan telah dihentikan.

Mencermati keterangan Menteri Sosial Tri Rismaharini, BST Rp 600 ribu disalurkan akibat dampak PPKM darurat.

Dalam rencana penyalurannya hanya akan digelontorkan selama empat bulan, akan tetapi kemudian ditambah dengan 2 bulan.

"BST Cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April, ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," jelas Risma dikutip Jurnalmakassar.com dari Antara Rabu 22 September 2021.

Adapun jumlah dana BST yang didapatkan oleh penerima, yakni sejumlah Rp 600 ribu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artinya BST Rp 600 ribu sudah ditiadakan dan tidak akan cair pada bulan Oktober 2021.

Dengan kata lain, BST Rp 600 ribu hanya sampai dengan penyaluran tahap 6.

ementara itu, top up bansos Rp 300 ribu cair November-Desember 2021 juga bukan merupakan kelanjutan BST tahap 7 dan 8.

Top up bansos Rp 300 ribu merupakan program tambahan pemerintah, tentu saja selain dari program bansos reguler lainnya, semisal PKH dan BPNT.

Kabar tentang top up bansos tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto.

Akan ada top up kartu sembako, oni menggunakan dana optimalisasi di Kemensos di mana November-Desember masing-masing Rp 300 ribu," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers evaluasi program PC-PEN, Selasa 26 Oktober 2021.

Namun juga dikatakan, bahwa top up bansos Rp 300 ribu akan disalurkan ke 35/kota kabupaten.

"Top up (bansos) menggunakan dana optimalisasi di Kemensos dimana besaran bansos Rp 300.000 pada 35 kabupaten/kota prioritas terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem," kata Airlangga.

Adapun sejumlah provinsi yang akan mendapatkan penyaluran top up bansos Rp 300 ribu adalah:

• 1. Jawa Barat;
• 2. Jawa Timur;
• 3. Maluku;
• 4. Jawa Tengah;
• 5. NTT;
• 6. Papua;
• 7. dan Papua barat.

Sedangkan berdasarkan tanggapan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, penyaluran top up bansos Rp 300 ribu akan dilaksanakan oleh Kemensos.

Adapun sumber data penerima top up bansos tersebut adalah penerima Kartu Sembako dan PKH.

Top up bansos Rp 300 ribu ini nantinya akan disalurkan kepada 28,8 juta keluarga yang telah terdaftar.

Sejauh ini, Kemensos sedang melakukan tahap finalisasi detail nama calon dan alamat calon penerima top bansos Rp 300 ribu tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa top up bansos Rp 300 ribu memang bukan merupakan kelanjutan BST tahap 7 dan 8.

Selain itu, untuk terus mendapatkan informasi penerima bansos yang dikucurkan melalui kemensos, seperti PKH dan BPNT, silahkan kunjungi cekbanso.kemensos.go.id

Risma ke Peternak Soal Telur Bukan Kewenangannya: Mosok Sampean Tego Aku Dipenjara

Saat di Makam Bung Karno (MBK), Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat bertemu dengan peternak ayam petelur Blitar. Risma menyampaikan apa yang menjadi wewenangnya.
Saat berdialog dengan Yessi, koordinator peternak, Risma didampingi oleh Bupati Blitar Rini Syarifah dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Tuti Komariyati. Risma kemudia menjelaskan aturan dan kebijakan yang merupakan wewenang Mensos dan yang di luar kewenangan itu, yakni membeli telur dari peternak untuk didistribusikan sebagai komponen bansos.

"E-warung bukan kewenangan saya. Kalau saya yang atur, itu melanggar. Lihat siapa yang tanda-tangan. Kalau saya didemo, aku yo bingung masalah opo. Kalau memang masalah itu di bawah kewenangan Kemensos, saya akan jungkir balik belain," jelas Risma kepada Yessi yang disaksikan pejabat yang hadir, Minggu (24/10/2021)

Terkait masalah harga telur anjlok, Risma menyarankan para peternak re-engineering. Misal dibuat menjadi kue, karena skema mempertahankan bisnis harus terus berubah mengikuti kondisi pasar.

Sedangkan soal mahalnya harga jagung, Mensos menjanjikan akan memberikan bantuan. Risma mengaku sudah mengkalkulasi kebutuhan jagung di kalangan peternak rakyat dengan Bupati Blitar.

Soal jagung, saya akan beri bantuan. Tapi kalau dipaksa beli telur, itu saya bisa melakukan pelanggaran. Mosok sampean tego aku dipenjara," pungkas Risma

Risma sebelumnya juga menegaskan kemensos tidak bisa menyerap telur ayam sebagai bantuan sosial non tunai (bansos). Ini karena regulasi anggaran bansos dari Kemensos hanya untuk belanja beras

"Itu kan tergantung e-warungnya. Kalau bansos ya hanya beras. Kalau telur terlalu berat kami untuk membaginya. Nanti kalau sampai warga pecah, kami dimaki-maki lagi. Lagipula kami anggarannya memang hanya untuk beras," tandas.

Anggaran Hanya untuk Beras, Risma Tegaskan Tak Serap Telur untuk Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan tidak bisa menyerap telur ayam sebagai bantuan sosial non tunai (bansos). Ini karena regulasi anggaran bansos dari Kemensos hanya untuk belanja beras.
Penegasan ini disampaikan Risma menanggapi statemen Mendag Muhammad Lutfi yang berencana menyerap telur dari para peternak untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Rencana itu dilakukan untuk memperbaiki harga telur yang sedang anjlok.

"Itu kan tergantung e-warungnya. Kalau bansos ya hanya beras. Kalau telur terlalu berat kami untuk membaginya. Nanti kalau sampai warga pecah, kami dimaki-maki lagi. Lagipula kami anggarannya memang hanya untuk beras," tandas Risma saat berkunjung ke Makam Bung Karno, Sabtu (23/10/2021).

Selain anggaran hanya untuk belanja beras, Risma juga menerangkan tentang aturan pengiriman bansos. Dalam regulasi, tidak boleh ada pengiriman paket atau pengiriman barang ke warga yang menerima bantuan penerima manfaat.

"Dari Kemenko PMK bahwa tidak boleh ada pemaketan. Dan sudah jelas itu pembuat aturannya bukan di Kemensos," kata Risma.

Selama ini, imbuh Risma, kewenangan menentukan komponen bansos dilakukan oleh e-warung berdasarkan permintaan penerima manfaat. Dan pembuat aturan itu bukan Kemensos, melainkan Kemenko PMK.

Jadi kalau penerima manfaat bilang saya alergi telur. Saya mau daging. Itu boleh," imbuh Risma.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi, berencana menyerap telur dari para peternak untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki harga telur yang sedang anjlok.

"Jadi, ini salah satu terobosan yang sedang dipikirkan oleh pemerintah, supaya harga telur ini baik, dan juga meningkatkan gizi masyarakat. Ini yang sedang kami pikirkan. Kita bantu semua sama-sama, supaya bisa jalan perekonomian," kata Lutfi dikutip dari Antara, Sabtu (25/9/2021).

Sumber berita by : https://news.detik.com/ber Kita-jawa-timur/d-5779861/anggaran-hanya-untuk-beras-risma-tegaskan-tak-serap-telur-untuk-bansos

Dukung Penurunan Stunting di Indonesia, Kemensos Efektifkan Peran Keluarga

 

LANGKAT (20 Oktober 2021) – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri terkait dalam upaya menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Presiden memprioritaskan 10 provinsi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini melalui Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) memberikan perhatian terhadap pencegahan dan penanganan masalah stunting dengan peran keluarga.

“Penyuluhan sosial untuk pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga sangat diperlukan,” ujar Kepala Puspensos, Wiwid Widiansyah dalam kegiatan, Penyuluhan Sosial Prioritas Pencegahan Resiko dan Dampak Bagi Kesejahteraan Anak dan Keluarga,“ di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang merupakan stakeholder (pemangku kepentingan) masyarakat di Kabupaten Langkat dengan melaksanakan protokol kesehatan (Pokes), memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 

Kapuspensos menekankan peran penyuluh sosial dalam penyampaian informasi dan edukasi bahaya stunting kepada  pemangku kepentingan masyarakat, sehingga mampu menjadi inisiator  penggerak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan bahaya stunting

"Dengan pendekatan melalui keluarga sebagai bagian dari masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimana kita berusaha melakukan pencegahan dan penanganan stunting di tengah masyarakat,” ujar Wiwid. 

Peran keluarga sangat penting mencegah stunting di setiap fase kehidupan, dimulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam penanganan stunting di tanah air. 

“Upaya pencegahan stunting penting dilakukan pada sejak dini yaitu masa anak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun dan menjadikan peran keluarga sangat penting di fase ini,” tandas Kapuspensos.

Pada kesempatan itu, hadir narasumber dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun sebagai mitra kerja dar Kementerian Sosial (Kemensos).

“Pemerintah fokus terkait penanganan stunting antara lain melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan memiliki kontribusi sekitar 30% dalam pencegahan stunting,” kata Rudi. 

Sedangkan, untuk intervensi melalui gizi sensitif dilakukan melalui masyarakat umum, termasuk keluarga, sehingga dampak intervensi lebih bersifat jangka panjang dan memiliki kontribusi 70% dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. 

"Adanya peningkatan kapasitas jadi sangat penting diberikan kepada para pemangku kepentingan kelembagaan lokal yang ada sebagai wujud transfer knowledge, value dan skill sehingga bisa menyampaikan dan mempengaruhi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam Pencegahan Resiko dan dampak stunting pada anak," pungkas Rudi.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI

Penulis :

Biro Humas