Deretan Bansos yang Bakal Tetap Cair Hingga 2022

 

Menjelang penutupan tahun, muncul sejumlah pertanyaan di benak masyarakat. Apakah tahun depan masih ada bantuan pemerintah atau tidak sama sekali.

Pemerintah sendiri telah memastikan akan tetap menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pada tahun depan yang hanya tersisa beberapa hari.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah begitu gencar menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat, terutama yang betul-betul terdampak pandemi Covid-19.

Lantas, bantuan apa saja yang akan terus disalurkan tahun depan?

1. Kartu Prakerja

Pemerintah beberapa waktu lalu memastikan program Kartu Prakerja akan kembali dibuka pada tahun depan. Rencananya, gelombang selanjutnya akan dibuka pada Februari tahun depan.

Kartu Prakerja merupakan bantuan bagi mereka yang belum bekerja, kehilangan pekerjaan, atau yang usahanya terdampak karena pandemi Covid-19.

Dalam program ini, setiap peserta yang lolos akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta. Dana sebesar Rp 1 juta akan diberikan untuk membeli paket pelatihan online.

Usai melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan pertama, peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 600 ribu per bulan. Dana ini disalurkan selama empat bulan.

Selain itu, para peserta akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 150 ribu untuk tiga kali survei.

2. Bantuan Pangann Non Tunai (BPNT) & Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan BNPT dan PKH dipastikan akan tetap dicairkan pada mulai depan. Bantuan ini akan diberikan kepada deretan keluarga penerima manfaat (KPM).

BNPT akan diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada tiap KPM. Sementara untuk PKH, diberikan kepada KPM yang memiliki kriteria tertentu. Berikut rinciannya:

Keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp 3 juta per tahun. Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900 ribu per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta dan anak SMA Rp 2 juta per bulan.

Jika di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas/lansia, maka bantuan sosial/bansos PKH yang diterima adalah Rp 2,4 juta.

Apabila suatu keluarga 2 orang anak SD, maka bantuan sosial/bansos PKH yang diberikan menjadi dobel, yakni Rp 900 ribu ditambah Rp 900 ribu menjadi Rp 1,8 juta per tahun.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

BLT Dana Desa akan kembali diberikan pada tahun depan dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga.

Selamat Nomor KTP Ini Dapat BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Siapkan 3 Berkas Ini Buat Ambil BPUM BRI dan BNI Tahap 3

Selamat nomor KTP ini dapat BLT UMKM Rp 1,2 juta, siapkan 3 berkas ini untuk ambil BPUM November 2021 di bank BRI.

Perlu diketahui bahwa BPUM sudah cair 100 persen kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19 di tanah air hingga November 2021 ini.

Kementerian Koperasi dan UKM telah merealisasikan penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar 100 persen dari total target 12,8 juta penerima pada tahun 2021 ini.

Penyaluran BPUM dilakukan dalam dua tahap, masing-masing 9,8 juta penerima dengan anggaran Rp11,76 triliun hingga Juli 2021 dan 3 juta penerima dengan anggaran Rp3,6 triliun hingga November 2021.

Penerima BPUM adalah mereka yang nomor KTP yang terdaftar di eform BRI Tahap 3 maupun Banpres BPUM BNI.

Para pemilik nomor KTP tersebut sudah adalah orang-orang yang memiliki sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia

2. Memiliki usaha mikro

Dibuktikan dengan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

3. Bukan golongan terlarang

Mereka adalah para pemilik nomor KTP yang berprofesi di bawah ini:

- Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK

- Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

- Personel Kepolisian Republik Indonesia (Polisi)

- Karyawan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

4. Tidak sedang menerima KUR dari perbankan

Hal ini dikarenakan BPUM hanya menyasar pelaku usaha mikro yang belum terjamah perbankan atau unbankable

Untuk mengetahui apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BLT UMKM Rp 1,2 juta atau tidak, masyarakat bisa login ke link eform BRI Tahap 3 maupun Banpres BPUM BNI (eform.brico.id/bpum maupun banpresbpum.id).

Jika dinyatakan sebagai penerima BPUM, jangan lupa siapkan tiga berkas berikut untuk menyalurkan BLT UMKM Rp 1,2 juta di BNI maupun BRI:

- KTP dan fotokopiannya

- Bukti dinyatakan sebagai penerima BPUM

- Nomor referensi (bagi yang terdaftar dieform.bri.co.id/bpum)

Sebagai tambahan informasi, nomor referensi penerima BPUM yang cair di BRI dapat didapatkan dengan melakukan reservasi online, dengan cara sebagai berikut:

1. Buka eform.bri.co.id/bpum.

2. Jika memenuhi syarat dan berhak menerima BPUM, maka akan diarahkan ke halaman reservasi

3. Isi formulir yang disediakan, seperti:

- nomor KTP

- menu Provinsi,

- Kota Kabupaten

- Unit Kerja

- Jadwal Antrean

4. Isi kode verifikasi lalu akan muncul nomor referensi.

5. Nomor referensi WAJIB untuk disimpan

Itulah nomor KTP yang bisa dapat BLT UMKM Rp 1,2 juta dan berkas yang perlu disiapkan untuk ambil BPUM November 2021 di BRI dan BNI.***

Rekrutmen Baru PDP Lokal Desa (PLD) 2021

 

Rekrutmen PLD 2021 diumumkan secara resmi melalui surat Badan Pengembang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM Kemendesa PDTT) Nomor 1983/PMD.04/XI/2021.

Adapun konteks utama yang menjadi isi surat ini, ialah rekrutmen yang dibuka secara resmi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam rangka mengisi kekosongan, khususnya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk posisi tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD).

 

Hal inipun senada dengan apa yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa PDTT) Nomor 40 Tahun 2021 Bab IV huruf (C) nomor (2) yang menyatakan bahwa rekrutmen baru TPP dilaksanakan oleh BPSDM untuk mengisi kekosongan TPP di wilayah tertentu, atau mengisi tambahan kuota TPP di wilayah tertentu.

Selanjutnya, Kementerian Desa PDTT melalui BPSDM sebagai pelaksana rekrutmen mengundang putra atau putri terbaik Indonesia untuk ikut berjuang membangun dan membedayakan masyarakat desa melalui posisi sebagaimana telah saya sebutkan di atas.

 

Bagi anda berminat untuk mendaftar, berikut merupakan uraikan tentang kualifikasi, jadwal pelaksanaan, dan tata cara pendaftarannya.

Jadwal pelaksanaan rekturmen pendamping lokal desa tahun 2021 adalah sebagai berikut:

 

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan
		Hari	Tanggal
1	Pengumuman rekrutmen	Jum’at	19 Nov 2021
2	Penerimaan pendaftaran	Sabtu – Minggu	20-24 Nov 2021
3	Seleksi administrasi	Kamis – Minggu	25-28 Nov 2021
4	Pengumuman seleksi administrasi dan pemanggilan tes tertulis	Senin	29 Nov 2021
5	Seleksi tertulis	Senin	06 Des 2021
6	Pengumuman hasil tes tertulis dan pemanggilan wawancara	Rabu	08 Des 2021
7	Wawancara	Kamis – Rabu	09-15 Des 2021
8	Penetapan oleh Timsel	Jum’at	17 Des 2021
9	Pengumuman hasil rekrutmen baru	Senin	20 Des 2021
10	SK pengangkatan	Senin	27 Des 2021
11	Kontrak kerja	Senin	03 Jan 2022
12	Pembekalan IST dan OJT	Selasa – Kamis	04-06 Jan 2022
13	Penempatan/mulai bertugas	Kamis	06 Jan 2022

Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

1. Pendaftaran melalui alamat website di atas, atau melalui link berikut (ini),
2. Untuk melihat persyaratan dan kualifikasi, klik tab menu “persyaratan”,
3. Untuk melihat lokasi dan kouta yang dibutuhkan, klik tab menu “kouta PLD”,
4. Untuk melihat besaran honorarium PLD, klik tab menu “honorarium”,
5. Untuk mendaftar, klik menu/tombol “pendaftaran”,
6. Upload surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM Kemendesa PDTT) dengan melampirkan sofcopy ijasah terakhir,
7. Lanjutkan mengisi form pendaftaran sesuai kolom-kolom yang diminta,
8. Mengunggah/upload dokumen yang diminta (KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili),
9. Klik tombol “kirim”,
10. Jika muncul pesan “pendafataran berhasil”, maka pendafataran anda berhasil.

Keterangan

1. Peserta yang lulus pendaftaran maupun tidak lulus pendaftaran akan diumumkan melalui website Kementerian Desa dengan alamat http://rekrutmenpld.kemendesa.go.id, klik menu “hasil pendaftaran” selambat-lambatnya satu minggu setelah pendafataran ditutup,
2. Pelamaran yang lulus registrasi akan dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya,
3. Waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaan seleksi akan disampaikan pada saat pemanggilan peserta,
4. Seluruh informasi terkait lowongan kerja pendamping lokal desa 2021 atau rekrutmen baru PLD dapat diakses melalui website Kementerian Desa dengan alamat sebagaimana telah tercantum di atas.

Hore Ada Top Up Bansos Rp300 Ribu November-Desember 2021, Termasuk BST Tahap 7 dan 8? cekbansos.kemensos.go.id

 

Ada kabar terbaru tentang top up bansos Rp 300 Ribu yang akan disalurkan pada November-Desember.

Apakah top up bansos RP 300 ribu adalah kelanjutan BST tahap 7 dan 8 yang dicairkan lewat rekening dan kantor pos via cekbansos.kemensos.go.id?

Simak penjelasan mengenai apa itu top bansos Rp 300 ribu dan bagaimana kelanjutan BST via cekbansos.kemensos.go.id.

Pertama-tama adalah tentang informasi BST yang dikabarkan telah dihentikan.

Mencermati keterangan Menteri Sosial Tri Rismaharini, BST Rp 600 ribu disalurkan akibat dampak PPKM darurat.

Dalam rencana penyalurannya hanya akan digelontorkan selama empat bulan, akan tetapi kemudian ditambah dengan 2 bulan.

"BST Cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April, ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," jelas Risma dikutip Jurnalmakassar.com dari Antara Rabu 22 September 2021.

Adapun jumlah dana BST yang didapatkan oleh penerima, yakni sejumlah Rp 600 ribu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artinya BST Rp 600 ribu sudah ditiadakan dan tidak akan cair pada bulan Oktober 2021.

Dengan kata lain, BST Rp 600 ribu hanya sampai dengan penyaluran tahap 6.

ementara itu, top up bansos Rp 300 ribu cair November-Desember 2021 juga bukan merupakan kelanjutan BST tahap 7 dan 8.

Top up bansos Rp 300 ribu merupakan program tambahan pemerintah, tentu saja selain dari program bansos reguler lainnya, semisal PKH dan BPNT.

Kabar tentang top up bansos tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto.

Akan ada top up kartu sembako, oni menggunakan dana optimalisasi di Kemensos di mana November-Desember masing-masing Rp 300 ribu," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers evaluasi program PC-PEN, Selasa 26 Oktober 2021.

Namun juga dikatakan, bahwa top up bansos Rp 300 ribu akan disalurkan ke 35/kota kabupaten.

"Top up (bansos) menggunakan dana optimalisasi di Kemensos dimana besaran bansos Rp 300.000 pada 35 kabupaten/kota prioritas terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem," kata Airlangga.

Adapun sejumlah provinsi yang akan mendapatkan penyaluran top up bansos Rp 300 ribu adalah:

• 1. Jawa Barat;
• 2. Jawa Timur;
• 3. Maluku;
• 4. Jawa Tengah;
• 5. NTT;
• 6. Papua;
• 7. dan Papua barat.

Sedangkan berdasarkan tanggapan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, penyaluran top up bansos Rp 300 ribu akan dilaksanakan oleh Kemensos.

Adapun sumber data penerima top up bansos tersebut adalah penerima Kartu Sembako dan PKH.

Top up bansos Rp 300 ribu ini nantinya akan disalurkan kepada 28,8 juta keluarga yang telah terdaftar.

Sejauh ini, Kemensos sedang melakukan tahap finalisasi detail nama calon dan alamat calon penerima top bansos Rp 300 ribu tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa top up bansos Rp 300 ribu memang bukan merupakan kelanjutan BST tahap 7 dan 8.

Selain itu, untuk terus mendapatkan informasi penerima bansos yang dikucurkan melalui kemensos, seperti PKH dan BPNT, silahkan kunjungi cekbanso.kemensos.go.id

Risma ke Peternak Soal Telur Bukan Kewenangannya: Mosok Sampean Tego Aku Dipenjara

Saat di Makam Bung Karno (MBK), Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat bertemu dengan peternak ayam petelur Blitar. Risma menyampaikan apa yang menjadi wewenangnya.
Saat berdialog dengan Yessi, koordinator peternak, Risma didampingi oleh Bupati Blitar Rini Syarifah dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Tuti Komariyati. Risma kemudia menjelaskan aturan dan kebijakan yang merupakan wewenang Mensos dan yang di luar kewenangan itu, yakni membeli telur dari peternak untuk didistribusikan sebagai komponen bansos.

"E-warung bukan kewenangan saya. Kalau saya yang atur, itu melanggar. Lihat siapa yang tanda-tangan. Kalau saya didemo, aku yo bingung masalah opo. Kalau memang masalah itu di bawah kewenangan Kemensos, saya akan jungkir balik belain," jelas Risma kepada Yessi yang disaksikan pejabat yang hadir, Minggu (24/10/2021)

Terkait masalah harga telur anjlok, Risma menyarankan para peternak re-engineering. Misal dibuat menjadi kue, karena skema mempertahankan bisnis harus terus berubah mengikuti kondisi pasar.

Sedangkan soal mahalnya harga jagung, Mensos menjanjikan akan memberikan bantuan. Risma mengaku sudah mengkalkulasi kebutuhan jagung di kalangan peternak rakyat dengan Bupati Blitar.

Soal jagung, saya akan beri bantuan. Tapi kalau dipaksa beli telur, itu saya bisa melakukan pelanggaran. Mosok sampean tego aku dipenjara," pungkas Risma

Risma sebelumnya juga menegaskan kemensos tidak bisa menyerap telur ayam sebagai bantuan sosial non tunai (bansos). Ini karena regulasi anggaran bansos dari Kemensos hanya untuk belanja beras

"Itu kan tergantung e-warungnya. Kalau bansos ya hanya beras. Kalau telur terlalu berat kami untuk membaginya. Nanti kalau sampai warga pecah, kami dimaki-maki lagi. Lagipula kami anggarannya memang hanya untuk beras," tandas.

Anggaran Hanya untuk Beras, Risma Tegaskan Tak Serap Telur untuk Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan tidak bisa menyerap telur ayam sebagai bantuan sosial non tunai (bansos). Ini karena regulasi anggaran bansos dari Kemensos hanya untuk belanja beras.
Penegasan ini disampaikan Risma menanggapi statemen Mendag Muhammad Lutfi yang berencana menyerap telur dari para peternak untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Rencana itu dilakukan untuk memperbaiki harga telur yang sedang anjlok.

"Itu kan tergantung e-warungnya. Kalau bansos ya hanya beras. Kalau telur terlalu berat kami untuk membaginya. Nanti kalau sampai warga pecah, kami dimaki-maki lagi. Lagipula kami anggarannya memang hanya untuk beras," tandas Risma saat berkunjung ke Makam Bung Karno, Sabtu (23/10/2021).

Selain anggaran hanya untuk belanja beras, Risma juga menerangkan tentang aturan pengiriman bansos. Dalam regulasi, tidak boleh ada pengiriman paket atau pengiriman barang ke warga yang menerima bantuan penerima manfaat.

"Dari Kemenko PMK bahwa tidak boleh ada pemaketan. Dan sudah jelas itu pembuat aturannya bukan di Kemensos," kata Risma.

Selama ini, imbuh Risma, kewenangan menentukan komponen bansos dilakukan oleh e-warung berdasarkan permintaan penerima manfaat. Dan pembuat aturan itu bukan Kemensos, melainkan Kemenko PMK.

Jadi kalau penerima manfaat bilang saya alergi telur. Saya mau daging. Itu boleh," imbuh Risma.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi, berencana menyerap telur dari para peternak untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki harga telur yang sedang anjlok.

"Jadi, ini salah satu terobosan yang sedang dipikirkan oleh pemerintah, supaya harga telur ini baik, dan juga meningkatkan gizi masyarakat. Ini yang sedang kami pikirkan. Kita bantu semua sama-sama, supaya bisa jalan perekonomian," kata Lutfi dikutip dari Antara, Sabtu (25/9/2021).

Sumber berita by : https://news.detik.com/ber Kita-jawa-timur/d-5779861/anggaran-hanya-untuk-beras-risma-tegaskan-tak-serap-telur-untuk-bansos

Dukung Penurunan Stunting di Indonesia, Kemensos Efektifkan Peran Keluarga

 

LANGKAT (20 Oktober 2021) – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri terkait dalam upaya menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Presiden memprioritaskan 10 provinsi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini melalui Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) memberikan perhatian terhadap pencegahan dan penanganan masalah stunting dengan peran keluarga.

“Penyuluhan sosial untuk pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga sangat diperlukan,” ujar Kepala Puspensos, Wiwid Widiansyah dalam kegiatan, Penyuluhan Sosial Prioritas Pencegahan Resiko dan Dampak Bagi Kesejahteraan Anak dan Keluarga,“ di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang merupakan stakeholder (pemangku kepentingan) masyarakat di Kabupaten Langkat dengan melaksanakan protokol kesehatan (Pokes), memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 

Kapuspensos menekankan peran penyuluh sosial dalam penyampaian informasi dan edukasi bahaya stunting kepada  pemangku kepentingan masyarakat, sehingga mampu menjadi inisiator  penggerak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan bahaya stunting

"Dengan pendekatan melalui keluarga sebagai bagian dari masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimana kita berusaha melakukan pencegahan dan penanganan stunting di tengah masyarakat,” ujar Wiwid. 

Peran keluarga sangat penting mencegah stunting di setiap fase kehidupan, dimulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam penanganan stunting di tanah air. 

“Upaya pencegahan stunting penting dilakukan pada sejak dini yaitu masa anak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun dan menjadikan peran keluarga sangat penting di fase ini,” tandas Kapuspensos.

Pada kesempatan itu, hadir narasumber dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun sebagai mitra kerja dar Kementerian Sosial (Kemensos).

“Pemerintah fokus terkait penanganan stunting antara lain melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan memiliki kontribusi sekitar 30% dalam pencegahan stunting,” kata Rudi. 

Sedangkan, untuk intervensi melalui gizi sensitif dilakukan melalui masyarakat umum, termasuk keluarga, sehingga dampak intervensi lebih bersifat jangka panjang dan memiliki kontribusi 70% dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. 

"Adanya peningkatan kapasitas jadi sangat penting diberikan kepada para pemangku kepentingan kelembagaan lokal yang ada sebagai wujud transfer knowledge, value dan skill sehingga bisa menyampaikan dan mempengaruhi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam Pencegahan Resiko dan dampak stunting pada anak," pungkas Rudi.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI

Penulis :

Biro Humas

Risma dan Mahasiswa Debat Sengit soal Bansos di Lombok

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma debat sengit dengan seorang diduga dua aktivis mahasiswa di Lombok Timur pada Rabu, (13/11). Risma diketahui mengunjungi Lombok Timur untuk menindaklanjuti laporan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di NTB.

Peristiwa itu terekam kamera. Dalam video yang beredar terlihat Risma dikerubungi oleh petugas dan masyarakat sekitar. Risma kemudian berdebat dengan beberapa warga diduga mahasiswa terkait kedatangannya di Lombok Timur. CNNIndonesia.com telah mengkonfirmasi video tersebut melalui pihak Humas Kemensos.

"Ini Lombok Timur bu, kami menyampaikan fakta, kami tahu sengkarut bansos di sini. Ini tempat oknum supplyer, kenapa ibu ke sini?" kata seseorang di video.

"Kamu jangan fitnah aku ya. Dengerin, kamu berhak ngomong, aku juga berhak ngomong," jawab Risma dengan nada tinggi.

Risma mengatakan, dia tidak tahu bahwa tempat yang didatanginya itu merupakan tempat supplyer bansos. Dia juga tidak tahu terkait oknum bansos yang dituduhkan oleh warga tersebut.

"Kalau bukan niat baik saya, ngapain saya ke sini, saya tidak tahu ini supplyer atau tidak, saya menteri tidak ngurus itu," kata Risma dengan nada tinggi.

Risma juga meminta dua orang diduga mahasiswa tersebut untuk memberikan data jika memang ada kecurangan dalam penyaluran bansos di NTB.

"Kalau Anda mau perjuangkan, silahkan, datanya saya tunggu," tutur Risma.

Menurut sumber CNNIndonesia.com di lokasi, dua orang mengatasnamakan mahasiswa mendatangi Risma di tempat pemasok Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Lombok Timur. Sekelompok mahasiswa itu menyampaikan kritik pada Risma karena bansos tak tepat sasaran dan banyak oknum di NTB.

"Tiba-tiba seperti itu langsung teriak-teriak ke Ibu Risma," kata sumber yang tidak mau disebut namanya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Sekjen Kemensos Harry Hikmat, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Risma melakukan kunjungan kerja di Lombok Timur untuk melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), monitoring, dan evaluasi penyaluran bansos.

Dalam kunjungan kerja itu, Risma menemukan masih banyak bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tersalurkan karena kesulitan mengakses bantuan, rekening terblokir, hingga saldo kosong.

Baca artikel CNN Indonesia "Risma dan Mahasiswa Debat Sengit soal Bansos di Lombok" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211013195447-20-707460/risma-dan-mahasiswa-debat-sengit-soal-bansos-di-lombok.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Luncurkan Program Pejuang Muda, Mensos: Para Mahasiswa Turun ke Masyarakat untuk Mencari Solusi Atasi Masalah Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan perlu membangun sinergitas dan kolaborasi, diantaranya dengan dunia pendidikan dan pemerintah daerah (pemda).

“Kami menggandeng 5.140 mahasiswa  dari berbagai perguruan tinggi yang akan diterjunkan ke tengah masyarakat untuk mengetahui permasalahan sosial dari dekat dan berupaya menyelesaikan masalah kemiskinan di 514 kab/kota di seluruh Indonesia, ” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) tentang Pejuang Muda Kementerian Sosial RI tahun 2021 di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Jakarta, Rabu (13/10).

Dampak dari program Pejuang Muda tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat ketika para mahasiswa mengerjakan proyek-proyek penanganan kemiskinan dan masalah sosial yang didukung anggaran oleh Kementerian Sosial.

“Kami siapkan Rp 178 miliar bagi 5.140 mahasiswa yang diambil dari anggaran Kemensos untuk perbaikan data untuk membuat proyek program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya direfocusing dan dievaluasi, ” kata Mensos.

Dukungan biaya proyek satu kelompok Rp 10 juta dari Kementerian Sosial, namun jika membutuhkan anggaran yang lebih besar akan disinergikan dengan kitabisa untuk menggalang dana dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
 
“Jika anggaran lebih dari 10 juta untuk proyek permasalahan yang ditemukan di masyarkat akan dikerjasamakan dengan kitabisa untuk menggalang dana dari masyarakat,” ujar Mensos.

Dalam Pejuang Muda terdapat empat pilihan program, yaitu di bidang bantuan sosial, pemberdayaan, lingkungan, serta fasilitas lingkungan yang terpenting bagi mahasiswa bisa memilih program dengan bobot 20 SKS selama satu semester.

“Mereka tidak hanya terjun langsung ke masyarkat, tetapi boleh memilih salah satu dari empat program yang didukung Kemenag dan Kemdikbudristek melalui program Kampus Merdeka dan mendapat nilai diakhir program, ” tandas Mensos Risma.


Sedangkan, untuk teknis di lapangan mereka akan disebar dalam kelompok kecil sebanyak lima orang dan 10 orang untuk setiap kab/kota untuk menyerap berbagai permasalahan sosial di masyarakat melalui program yang ril.

Di tempat sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi Pejuang Muda yang dibesut Mensos Tri Rismaharini sebagai program yang inovatif dan luar biasa kreatif dan sebelumnya belum pernah ada.

“Selama Indonesia merdeka baru kali ini ada program Pejuang Muda yang sangat bagus di mana mahasiswa diturunkan ke kampung-kampung saat pandemi untuk mengatasi persoalan sosial dan jika dianggap tepat dan bisa sebagai solusi. Kita akan dikawal dengan baik serta bila dinilai bagus tahun depan sebagai mitra kerja Kemensos siap menganggarkan,” pungkas Yandri.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI

Penulis :

Hamdan